MANOKWARI, PAPUAKITA.com—Komisi III DPR Papua Barat (DPRPB) dorong peningkatan produksi kakao di Kabupaten Manokwari Selatan. Perlu ada intervensi Pemprov Papua Barat dan Pemda Manokwari Selatan (Mansel)
Ketua Komisi III Nakeus Muid mengatakan, intervensi pemprov dan pemda setempat menjadi langkah penting. Dalam mempertahankan mutu biji kakao dan predikat produk cokelat yang telah menembus pasar internasional.
“Pemrpov Papua Barat dan Pemda Manokwari Selatan perlu bersinergi, mengintervensi dan mendorong produksi kakao yang sudah memiliki branding di pasaran internasional. Ini penting sekali demi perekonomian masyarakat dan daerah,” ungkapnya.
Menurutnya luas lahan perkebunan kakao di Manokwari Selatan mencapai lebih dari 2000 hektar. Namun dari luasan lahan tersebut baru tergarap sekira 1.200 an hektar saja.
“Itu pun luasan lahan perekebunan yang sudah ditanami kakao baru 200 hektar saja. Potensi masih sangat besar, masih ada sekira 1.800 an hektar yang belum digarap,” ujar kader PDI Perjuangan ini.
Intensifikasi lahan perkebunan
Lahan perkebunan kakak ini statusnya adalah hibah dari pemerintah daerah kabupaten Manokwari Selatan kepada koperasi Ebier Suth Cokran—dan lahan tersebut dikelola oleh badan usaha yang dibentuk oleh koperasi, yaitu PT Ebier Suth Cokran.
Meski mendapatkan bantuan hibah senilai Rp4 miliar dari pemda Manokwari Selatan, Nakeus menilai, koperasi belum mampu memaksimalkan pengelolaan produk kakao.
Eksistensi koperasi ini terus bisa terjaga melalui penyertaan modal pada badan usaha yang ada, tentu melalui skema bisnis ini akan ada pembangian deviden yang bisa menambah PAD.
“Harapannya, pemda perlu membantu peningkatan produksi biji kakao melalui intensifikasi lahan. Bila perlu melakukan ekstensifikasi lahan perkebunan kakao. Pemda perlu bantu koperasi dan petani kakao,” ucap Nakeus.
Bentuk intervensi pemprov Papua Barat dalam pengelolaan perkebunan kakao di Manokwari Selatan secara aktif, bukan saja mendorong kesejahteraan masyarakat petani.
“Langkah itu bisa menjadikan kakao sebagai salah satu komidi unggulan Papua Barat. Biji kakao sudah miliki pasaran dan harga yang jelas. Apa lagi produk cokelatnya sudah punya branding,” kata Nakeus.
Nakeus lebih condong pada perkebunan kakao. Sebab, pengelolaan lahan perkebunan yang tepat, bukan saja memberikan nilai dan manfaat ekonomi semata. Akan tetapi kelestarian lingkungan terjamin.
“Perekebunan kakap ini ramah lingkungan, tidak merusak alam. Pengelolaan lahan perkebunan kakao di Manokwari Selatan bisa menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat. Membuka lapangan kerja bagi masyarakat dan memberikan harapan bagi perekonomian daerah,” tutupnya.
Harapan untuk peningkatan kualitas mutu biji kakao juga datang lewat Dinas Perindagkop dan UMK. Dinas berharap ada dukungan anggaran untuk memaksimalkan kegiatan peningkatan kapasitas petani kakao.
“Pemerintah provinsi dan kabupaten perlu meningkatkan sinergitas dan mendorong peningkatan kapasitas petani kakao. Peningkatan ini penting, salah satunya supaya harga jual biji kakao dari petani yang hanya 90 ribu per kilo bisa sama harganya seperti milik perusahaan 190 ribu, kualitasnya bagus,” pungkasnya.
