MANOKWARI, PAPUAKITA.com—Komisi 1 DPR Papua Barat kunjungi BPD Provinsi Papua Barat di Jakarta. Kunjungan yang berlangsung, Rabu (16/7/2025), itu diikuti seluruh anggota komisi, serta diterima langsung oleh Kepala pada BPD Provinsi Papua Barat Erix Isak William Ayatanoy dan jajarannya.
Ketua Komisi I DPR Papua Barat Ye Salim Alhamid mengatakan, agenda kegiatan kunjungan di kantor BPD selaras dengan tugas dan fungsi komisi 1 yang membidangi urusan pemerintahan. Juga dalam rangka menjalin silaturahmi dan menggali informasi seputar tugas dan fungsi Badan Penghubung Daerah (BPD).
“Dari pertemuan ini, kami mendapatkan hal yang berkaitan dengan pendapatan atau anggaran yang masih kurang. Ini sesuai dengan penjelasan kepala badan,” kata Salim Alhamid.
Minimnya dukungan anggaran tersebut sangat dirasakan pada kegiatan yang tak terjadwal hingga pembiyaan aset provinsi yang ada di Jakarta.
Sebagai salah satu garda terdepan provinsi Papua Barat, Salim Alhamid menegaskan, perlunya lembaga ini mendapat perhatian dan dukungan yang memadai dari pemerintah daerah.
“Sesuai dengan tupoksi komisi 1, kami akan mendorong pemerintah provinsi untuk memperhatikan badan penghungun ini. Mereka ini merupakan garda terdepan,” ungkapnya.
Salim menambahkan, perhatian dan dukungan yang memadai untuk BPD Provinsi Papua Barat, tentunya akan dirasakan oleh pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait dalam hal pelayanan yang prima.
“Respon BPD sangat luar biasa, kami berikan apresiasi atas kinerja mereka,” ujarnya.
Masalah eselonisasi
Menjadi informasi bahwa dari hasil kunjungan komisi 1 DPR Papua Barat ini, terkuak juga permasalahan eselonisasi yang ada pada BPD.
Diketahui bahwa jabatan kepala BPD saat ini diisi oleh pejabat eselon III. Ini mengacu pada PP 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
Padahal sesuai regulasi, yakni UU Kepegawaian mensyaratkan bahwa jabatan Kepala Biro, Badan, dan Dinas mestinya dijabat oleh eselon II.
Atas temuan tersebut, komisi 1 berjanji akan mengomunikasikan masalah eselonisasi tersebut kepada pemerintah daerah. Agar ada perubahan eselon pada BPD.
Kunjungan ini, juga menjadi pertemuan perdana antara komisi 1 dengan BPD sejak dilantik pada 2 Oktober 2024. Sebab, beberapa kali undangan menghadiri rapat komisi, belum bisa dipenuhi oleh BPD tersebut.
