KAIMANA, PAPUAKITA.com—Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kaimana, Papua Barat gelar Focus Group Discussion (FGD) Program Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) periode 2025-2029, terhadap RPJMD dan Penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus di Kabupaten Kaimana, Jumat 8 Agustus 2025.
Kegiatan FGD ini dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Kaimana, Isak Waryensi berlangsung di Gedung Pertemuan Krooy Kaimana. FGD ini hadirkan pemateri dari Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) yang dipimpin Irene Manibuy dan tim.
Wakil Bupati, Isak Waryensi dalam sambutannya mengatakan, BP3OKP merupakan mitra strategis yang akan memastikan pelaksanaan otonomi khusus Papua berjalan efektif, tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Melalui forum ini kita dapat menyamakan persepsi, menyelaraskan sinergi antara kebijakan pusat, provinsi dan kabupaten, khususnya dalam percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat asli Papua,” jelas Wabup.
Wabup menjelaskan, saat ini Pemerintah Kabupaten Kaimana sedang menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029.
Dokumen ini menjadi pedoman utama arah pembangunan 5 tahun kedepan yang disusun sejalan dengan visi daerah dan mengacu pada rencana pembangunan jangka panjang daerah serta kebijakan pembangunan nasional termasuk kebijakan otonomi khusus Papua.
“Kami menempatkan pemberdayaan masyarakat adat penguatan ekonomi lokal peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan serta pembangunan infrastruktur dasar sebagai prioritas utama,” terang Wabup.
Wabup berharap mendapatkan masukan dan rekomendasi konstruksi dari BP3OKP agar program-program yang direncanakan dalam RPJMD dapat bersinergi dengan program perencanaan percepatan pembangunan khusus Papua.
Pemkab Kaimana juga berterima kasih kepada BP3OKP yang telah hadir dan memberikan perhatian khusus kepada Kabupaten Kaimana.
