MINYAMBOUW. PAPUAKITA.com—Ketua DPR Provinsi Papua Barat (DPRPB) Orgenes Wonggor menjelaskan, adanya perubahan kebijakan dan ketentuan terkait pemberian hibah dan bantuan sosial (bansos) yang berdampak terhadap mekanisme penyaluran bantuan pemerintah kepada masyarakat.
Penjelasan tersebut disampaikan Owor sapaan akrab Orgenes Wonggor saat melaksanakan Reses Masa Sidang III di Kampung Mbenti, Distrik Minyambouw, Kabupaten Pegunungan Arfak, Kamis 12 November 2026.
Di hadapan perwakilan masyarakat Kampung Mbenti, Anggra, Ayau, Mitiedei dan Smerbey, Owor mengatakan, perubahan regulasi dan kebijakan pemerintah harus dipahami masyarakat, terutama ketika menyampaikan usulan dan kebutuhan pembangunan melalui kegiatan reses.
Reses merupakan bagian penting dari tugas anggota DPR untuk mendengar dan menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihan (Dapil), kemudian memperjuangkannya melalui mekanisme perencanaan dan penganggaran pemerintah.
“Satu bagian yang penting bagi anggota dewan adalah reses. Tujuannya, kita mendengar dan menyerap aspirasi dari masyarakat konstituen di daerah pemilihan. Kemudian diperjuangkan melalui mekanisme sehingga dapat terakomodasi dalam program dan kegiatan,” jelas Wonggor.
Menurutnya, sesuai ketentuan, anggota DPR Papua Barat melaksanakan reses sebanyak tiga kali dalam setahun. Sejumlah usulan masyarakat yang dihimpun sejak 2024 juga telah berhasil direalisasikan, meskipun tidak seluruhnya dapat dipenuhi dalam waktu bersamaan.
Owor menegaskan, setiap usulan membutuhkan proses karena harus melalui mekanisme penganggaran serta disesuaikan dengan prioritas pembangunan dan kemampuan keuangan daerah.
Poltiisi Golkar ini mengingatkan bahwa program pembangunan yang diusulkan masyarakat perlu selaras dengan prioritas Otonomi Khusus (Otsus), terutama sektor pendidikan, kesehatan, air bersih, sanitasi, telekomunikasi, penerangan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Owor secara khusus menjelaskan perubahan kebijakan terkait bantuan hibah dan bansos. Ia menyebutkan bahwa berdasarkan pembahasan bersama KPK dan ketentuan yang berlaku, terdapat pembatasan terhadap sejumlah bentuk bantuan yang sebelumnya dapat diusulkan masyarakat.
Salah satu yang disinggung adalah bantuan pembangunan gereja melalui skema hibah, termasuk bantuan kepada yayasan melalui mekanisme hibah dan bansos.
“Aspirasi seperti ini sudah tidak ada ruang lagi untuk diperjuangkan melalui mekanisme sebelumnya. Ini akibat perubahan aturan dan kebijakan,” ujarnya.
Kendati demikian, ia mengingatkan masyarakat agar memahami bahwa perubahan kebijakan tersebut tidak berarti seluruh kebutuhan masyarakat kehilangan ruang untuk diperjuangkan. Aspirasi tetap dapat disampaikan, tetapi harus disesuaikan dengan mekanisme, kewenangan, dan ketentuan yang berlaku.
Masyarakat juga perlu memahami bahwa kebijakan pemerintah pusat dapat berdampak hingga ke daerah. Karena itu, keterbukaan informasi dan pemahaman terhadap dinamika kebijakan nasional menjadi penting untuk diketahui masyarakat.
Ia turut meminta masyarakat untuk menyampaikan usulan berdasarkan kebutuhan yang benar-benar prioritas, sehingga dapat diperjuangkan sesuai kemampuan keuangan daerah.
Dalam sesi dialog, masyarakat juga menyampaikan berbagai kebutuhan, mulai dari pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, jaringan telekomunikasi, hingga pemberdayaan ekonomi perempuan dan kelompok tani.
Owor menambahkan, seluruh aspirasi tersebut akan menjadi catatan untuk diperjuangkan melalui jalur dan mekanisme pemerintahan yang memungkinkan.
Warga keluhkan Yankes hingga keterbatasan infrastruktur
Keterbatasan pelayanan kesehatan, belum tersedianya jaringan telekomunikasi, kerusakan infrastruktur jalan, hingga minimnya dukungan terhadap ekonomi produktif menjadi sejumlah persoalan yang disuarakan masyarakat wilayah Mamas, Kabupaten Pegunungan Arfak.
Mamas adalah satu wilayah di Distrik Minyambou yang mencakup 5 kampung, yakni Anggra, Mbenti, Smerbey, Ayau, dan Mitiedei. Reses tersebut dihadiri perwakilan masyarakat dari wilayah Mamas.
Dalam dialog bersama masyarakat, berbagai kebutuhan mendasar disampaikan, sekaligus menjadi gambaran tantangan pembangunan yang masih dihadapi masyarakat di wilayah Mamas.
Salah satu persoalan yang mendapat perhatian serius adalah belum optimalnya pelayanan kesehatan di Puskesmas Pembantu (Pustu) Mbenti.
Albertina Wonggor mengungkapkan, meskipun fasilitas Pustu telah tersedia dan tenaga kesehatan berjumlah lebih dari 10 orang, pelayanan kesehatan belum berjalan maksimal. Petugas bahkan masih memberikan pelayanan dari rumah karena belum didukung fasilitas operasional yang memadai.
Kondisi tersebut menyulitkan masyarakat, mengingat jarak menuju Puskesmas Minyambouw cukup jauh. Akibatnya, masyarakat kerap mengalami kesulitan ketika membutuhkan pelayanan kesehatan.
“Petugas sudah ada, tetapi pelayanan belum maksimal. Bahkan, obat-obatan selama ini ada yang diperoleh dari bantuan pribadi. Pustu Mbenti hampir tidak pernah mendapatkan distribusi obat,” ungkapnya.
Ia berharap pemerintah memberikan perhatian terhadap pengoperasian Pustu, termasuk penyediaan obat-obatan, fasilitas pendukung, dan tempat tinggal bagi tenaga kesehatan agar pelayanan dapat menjangkau masyarakat secara optimal.
Menanggapi hal tersebut, Wonggor menilai persoalan kesehatan merupakan kebutuhan mendasar yang harus menjadi perhatian pemerintah. Ia mempertanyakan belum optimalnya distribusi obat-obatan, padahal kesehatan merupakan salah satu sektor prioritas dalam pelaksanaan Otonomi Khusus.
Menurutnya, kehadiran pemerintah melalui pembangunan Kabupaten Pegunungan Arfak harus benar-benar dirasakan masyarakat, terutama dalam peningkatan pelayanan dasar.
Ia juga menyoroti kenyataan bahwa sebagian masyarakat masih harus mendapatkan pelayanan kesehatan hingga ke Manokwari. Kondisi serupa terjadi pada sektor pendidikan, ketika banyak keluarga memilih menyekolahkan anak-anak mereka ke Manokwari karena keterbatasan fasilitas dan pelayanan di daerah sendiri.
“Bagaimana kita bisa memaksimalkan pelayanan bagi masyarakat? Minyambouw ini relatif dekat. Kita tidak sedang berbicara tentang wilayah yang jauh di balik gunung dan lembah, tetapi pelayanan dasar saja masih menjadi persoalan,” tegasnya.
Infrastruktur dan jaringan komunikasi masih menjadi kebutuhan
Selain kesehatan, masyarakat juga menyampaikan kebutuhan pembangunan infrastruktur dan jaringan telekomunikasi.
Ones Smerbei mengungkapkan, wilayah Mamas hingga saat ini masih mengalami keterbatasan jaringan komunikasi. Masyarakat bahkan harus keluar dari kampung untuk mendapatkan sinyal telepon.
Ia berharap pemerintah memberikan perhatian serius terhadap pembangunan jaringan telekomunikasi agar masyarakat tidak terus mengalami kesulitan dalam mengakses informasi dan berkomunikasi.
Menanggapi hal tersebut, Wonggor menyampaikan bahwa persoalan jaringan komunikasi telah dikoordinasikan dengan dinas terkait. Saat ini masih menunggu penentuan titik koordinat dari pemerintah pusat.
Sementara itu, Darius Wonggor dari Kampung Smerbey mengusulkan pembangunan bronjong untuk mengantisipasi longsor serta pembukaan jalan tembus menuju sejumlah lokasi yang dapat memperlancar akses masyarakat.
Ia berharap pembangunan akses jalan dapat membuka keterisolasian sejumlah wilayah dan mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.
Wonggor menjelaskan, pada tahun ini telah terdapat bantuan dari Pemerintah Provinsi Papua Barat untuk penanganan kebutuhan tersebut, khususnya sebagai langkah antisipasi terhadap ancaman longsor.
Masyarakat juga mengusulkan perbaikan ruas jalan yang mengalami longsor, termasuk pembangunan pagar keliling SD Inpres Mbenti dan pengadaan fasilitas permainan bagi anak-anak.
Perempuan Mamas dorong penguatan ekonomi produktif
Persoalan ekonomi masyarakat, khususnya pemberdayaan perempuan, turut menjadi perhatian dalam dialog reses tersebut.
Herlin Indou menyampaikan bahwa perempuan di wilayah Mamas memiliki potensi ekonomi melalui sektor pertanian, usaha kuliner, dan kerajinan lokal. Namun, pengembangan usaha masih terkendala keterbatasan modal, peralatan, bahan baku, serta akses pemasaran.
Ia mengusulkan bantuan bibit sayuran, peralatan pertanian, pupuk, dan obat-obatan, termasuk pembangunan pondok jualan di masing-masing kampung.
Pondok tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan perempuan untuk menjual kue dan berbagai produk olahan lokal. Selain fasilitas usaha, masyarakat juga membutuhkan dukungan bahan baku pembuatan kue.
Potensi kerajinan noken dan tenun berbahan baku kulit nanas juga dinilai belum berkembang optimal akibat keterbatasan peralatan dan modal usaha.
Herlin turut menyoroti tingginya biaya transportasi serta rendahnya harga jual hasil kebun yang tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan masyarakat. Kondisi tempat berjualan di Pasar Wosi, Manokwari, yang belum memadai juga menjadi kendala tersendiri.
Ia mengapresiasi bantuan kacang hijau dan beras merah yang sebelumnya telah diberikan dan berharap program tersebut dapat terus dilanjutkan.
Menanggapi aspirasi tersebut, Wonggor mengatakan pemberdayaan perempuan sangat relevan dengan karakteristik wilayah Mamas yang memiliki potensi di sektor pertanian.
Ia mendorong masyarakat membentuk kelompok tani di setiap kampung agar kebutuhan bibit, pupuk, peralatan pertanian, dan sarana produksi lainnya dapat diperjuangkan melalui program pemerintah.
Namun, ia mengingatkan agar kelompok tani yang dibentuk benar-benar beranggotakan masyarakat yang aktif bertani sehingga bantuan dapat tepat sasaran.
Kebutuhan fasilitas keagamaan dan pelayanan masyarakat
Dalam dialog tersebut, masyarakat juga menyampaikan sejumlah kebutuhan fasilitas keagamaan dan pelayanan sosial.
Perwakilan gereja menyampaikan kebutuhan pengadaan genset, mesin babat rumput, pembangunan rumah pastori, serta penyelesaian gedung serbaguna gereja yang belum rampung.
Selain itu, masyarakat berharap adanya dukungan fasilitas kursi dan kegiatan pelayanan jemaat, termasuk kegiatan Kebaktian Kebangunan Rohani (KKR).
Ones Smerbei juga mengusulkan pembangunan gedung gereja MD Mbenti. Menurutnya, lahan telah dibersihkan, tetapi hingga kini jemaat belum memiliki gedung sendiri sehingga kegiatan administrasi dan pelayanan gereja masih harus menumpang.
Wonggor menjelaskan bahwa pembangunan gereja sebelumnya telah mendapatkan bantuan, termasuk meubelair dan pembangunan menara. Terkait usulan pembangunan gereja MD Mbenti, ia menyebut surat permohonan telah berada di tangan gubernur dan masih perlu dipastikan tindak lanjutnya sesuai kebijakan yang berlaku.
Sementara itu, Yuliana Iwa mengusulkan pembangunan kolam baptis dan kolam renang yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan keagamaan sekaligus fasilitas rekreasi masyarakat.
Wonggor: Aspirasi akan diperjuangkan sesuai prioritas
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Wonggor menegaskan bahwa kegiatan reses menjadi kesempatan penting bagi anggota DPR untuk mendengar langsung kebutuhan masyarakat dan memperjuangkannya melalui mekanisme pemerintahan.
Ia mengatakan, sejumlah aspirasi yang dihimpun sejak 2024 telah direalisasikan, meskipun setiap usulan membutuhkan proses dan harus disesuaikan dengan prioritas pembangunan serta kemampuan keuangan daerah.
Menurutnya, kebutuhan masyarakat wilayah Mamas perlu mendapat perhatian, terutama yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, air bersih, sanitasi, telekomunikasi, penerangan, dan pemberdayaan ekonomi.
Ia juga mengingatkan bahwa tidak seluruh usulan dapat direalisasikan sekaligus. Karena itu, masyarakat perlu memahami proses penganggaran dan bersama-sama mendorong program yang benar-benar menjadi kebutuhan prioritas.
Melalui reses tersebut, berbagai persoalan yang disampaikan masyarakat wilayah Mamas menjadi catatan penting bagi DPR Papua Barat untuk dikawal sesuai kewenangan dan mekanisme yang berlaku.
