MANOKWARI, Papuakita.com – Partai Persatuan Indonesia (Perindo) menargetkan kemenangan penuh pada pemilu 2019 dengan meraih fraksi utuh di DPR RI dan DPRD Provinsi maupun Kabupaten/Kota.
Ketua DWP Partai Perindo Provinsi Papua Barat, Marinus Bonepai menegaskan, target tersebut melekat sebagai kewajiban setiap calon legislatif (caleg) asal Perindo. Caleg harus bersinergi dan bekerja bersama-sama menyukseskan kemenangan partai.
“Kita tegaskan caleg dari Perindo tidak boleh kerja bersayap. Artinya, menyukseskan caleg diluar dari partai. Baik caleg DPR RI, DPRD provinsi maupun kabupaten/kota apabila terbukti sudah jelas akan terkena sanski dan pasti tidak akan lolos. Untuk itu, kita sampaikan ini terbuka ke semua caleg,” kata Marinus Bonepai kepada papuakita.com, Sabtu (23/6/2018)
Pendaftaran caleg ke KPU, akan dibuka pada Juli. Penegasan tersebut, lanjut Marinus, sesuai kode etik bagi setiap caleg dari partai Perindo. Dan itu sudah disampaikan pada pertemuan internal DPW dengan seluruh bacaleg DRR RI dan bacaleg DPRD provinsi dari dapil 1 sampai dapil 5.
“Kita sudah tegaskan bahwa, caleg dari partai Perindo harus bersinergi. Kerja hanya untuk menyukseskan perindo di pemilu 2019 secara berjenjang baik dari pusat, provinsi hingga kabupaten/kota,” ujar Marinus yang mengaku pertemuan tersebut digelar di sekretariat DPW.
Memprioritaskan OAP
Meski sebagai partai baru, Perindo komitmen mendorong pelaksanaan otonomis khusus dalam konteks politik. Dimana, bacaleg yang didorong maju ke DPR RI adalah semua orang asli Papua (OAP).
Lebih dari itu, memperjuangkan OAP menduduki kursi DPR RI akan menjadi batu uji bagi parpol besutan Hari Tanoesoedibjo. Selain itu, upaya ini juga bisa mengukur komitmen orang asli Papua sendiri untuk memproteksi hak politiknya. Apakah dapat diwujudnyatakan pada pemilu 2019.
Marinus menambahkan, caleg DPR RI dari Perindo adalah asli OAP yang memiliki kapabilitas dan integritas, sehingga perekrutan yang dilakukan tidak sekadar main comot saja, melainkan memperhatikan kompetensi setiap bacaleg.
“Saya selalu berbicara otsus, otsus, dan itu harus dilaksanakan. Kalau kita berbicara orang asli Papua, itu harus diwujudnyatakan. Kita tahu akan ada pandangan lain, tetapi kita harus pahami konteks Papua dan Papua Barat, kita punya satu kekhususan yaitu, Undang Undang Otsus sehingga porsi untuk kursi DPR RI harus orang asli Papua,” katanya. (RBM)
