MANOKWARI, Papuakita.com – Kadispenad Brigen TNI Alfret Denny D. Tuejeh menyatakan, dalam pilkada serentak 2018 maupun tahapan pemilihan legistlatif dan pemilihan presiden, TNI AD senantiasa menjaga dan memegang teguh netralitas TNI.
“Tidak hanya terkait dengan pesta demokrasi, dalam kehidupan keseharian baik didalam kedinasan maupun kehidupan sosial kemasyarakatan. Ini sudah final, tidak bisa ditawar-tawar lagi,” Brigen TNI Alfret Denny D. Tuejeh melalui pres rilis yang diterima Redaksi papuakita.com, Sabtu (23/6/2018)
Kata Alfret Denny, netralitas tidak terlepas dari komitmen TNI AD yang sering disampaikan oleh Kepala Staf Angkatan Darat. Bagi TNI AD, netralitas TNI merupakan jiwa, nafas dan sikap setiap prajurit.
“Menyikapi situasi politik yang semakin dinamis menjelang hari pencoblosan tanggal 27 Juni, Saya mengajak agar seluruh komponen bangsa untuk sama-sama mendukung pelaksanaan pemilihan kepala daerah dengan baik,” ucapnya.
Menjelang hari pemilihan yang sudah tinggal hitungan jari, TNI AD mendorong agar seluruh rakyat Indonesia untuk terlibat secara aktif dan positif guna mendukung terlaksananya pemilihan kepala daerah serentak di 171 wilayah secara langsung, umum, jujur, adil serta damai.
Lebih lanjut, Alfret Denny mengungkapkan, keikutsertaan para purnawirawan dalam pilkada perlu diperhatikan sebagaimana telah diatur dalam UUD 1945 dan UU TNI No 34 tahun 2004.
“TNI AD tidak akan pernah terlibat, melibatkan diri atau dilibatkan dalam politik praktis. Karena tugas TNI hanya mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Adapun tugas dan peran dalam pengamanan pelaksanaan pesta demokrasi, sifatnya hanya tugas bantuan kepada Polri,” kata lulusan Akmil angkatan 1988 ini.
Menurutnya, TNI AD tidak mempunyai niat sedikitpun untuk mempengaruhi proses maupun hasil dari Pilkada. TNI AD senantiasa menempatkan diri diatas kepentingan seluruh rakyat dan bangsa Indonesia.
“Saya ingatkan kembali, sebagaimana yang telah disampaikan Kepala Staf Angkatan Darat, meski dibeberapa daerah terdapat ada para purnawirawan TNI yang mencalonkan diri, bagi angkatan darat itu merupakan hak politik mereka sebagai masyarakat sipil dan tidak ada hubungannya dengan angkatan darat lagi,” tegasnya.
Dia mengatakan, perintah Presiden, Panglima TNI dan Kasad, serta penekanan pada setiap pengarahan kepada prajurit, baik dalam kunjungan kerja bahkan safari ramadan, yang juga memerintahkan prajurit agar netral. Maka seharusnya tidak ada lagi yang meragukan komitmen TNI AD terkait masalah netralitas.
Dikatakan, jika ada yang terindikasi tidak netral, itu mungkin saja terjadi kepada oknum tertentu. TNI AD sangat berterima kasih menerima masukan dan kritikan, kalau memang ada prajurit yang tidak netral. Hal ini menunjukan kecintaan terhadap TNI AD dalam mengawal Proses demokrasi di Indonesia.
Namun, TNI AD berharap ada masukan yang pasti dan jelas mengenai prajurit yang tidak netral. Untuk itu, masyarkat bisa memberikan laporan secara resmi beserta bukti juga dari satuan dan asalnya.
“Sehingga mudah di proses, bukan hanya asal bicara, pasti akan kita tindak secara tegas dan bahkan terbuka proses hukum terhadap prajurit yang tidak netral. Ini juga merupakan bagian dari proses demokrasi yang baik di Indonesia,” katanya.
Ditambahkan, ketidaknetralan tidak hanya menciderai kepercayaan masyarakat namun juga melanggar perintah atasan yang sudah sering disampaikan, bahkan sumpah dan janjinya sebagai prajurit serta amanah undang-undang.
“Ini bukan hanya sekedar retorika belaka, kita akan lihat bersama, apakah TNI AD menindaklanjutinya atau tidak, dan publik pun bisa menilai komitmen dan integritas ini. Saya berharap agar seluruh komponen bangsa untuk menghentikan sorotan atau polemik tentang netralitas TNI,” ujarnya
“Percayalah, sebagai prajurit Sapta Marga, kita tidak pernah berkeinginan untuk menggores bahkan melukai hati rakyatnya hanya demi kepentingan perorangan ataupun kelompok tertentu,” imbuhnya. (MKD)