MANOKWARI, PAPUAKITA.COM – Peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia dilaksanakan oleh sejumlah kelompok pro Papua merdeka, elemen masyarakat, dan mahasiswa dengan menggelar demonstrasi damai di Kantor DPR Papua Barat yang terletak di Jalan Siliwangi, Senin (10/12/2018).
Informasi yang dihimpun papuakita.com, ada lebih dari 10 kelompok yang bergabung dan melaksanakan peringatan hari HAM secara bersama di Manokwari. Jumlah massa berkisar seratusan orang.
Terdiri atas Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB), West Papua National Authority (WPNA), West Papua National Coaliation Liberation (WPNCL), Unit Liberation Movement for West Papua (ULMWP).
Adapun elemen masyarakat dan mahasiswa yakni, Parlemen Jalanan (Parjal), PMKRI, BEM Universitas Papua, Garda Papua, Awepa, Gempar, FIM. Pengumpulan massa awalnya direncanakan di 3 titik, yakni Amban, Sanggeng, dan Kompleks Hadi Mall.
Setelah melakukan long march, massa tiba di kantor DPR PB sekira pukul 11.20 WIT, lalu berorasi seraya meneriakan yel yel Papua Merdeka. Massa diterima perwakilan DPR Papua Barat masing-masing anggota fraksi demokrat, Imanuel Yenu dan anggota fraksi hanura, Jhon Dimara.
Orasi disampaikan masing-masing perwakilan. Orasi itu disebut sebagai pesan moral politik yang ditujukan kepada para petinggi di perintahan mulai dari tingkatan daerah hingga mereka yang ada di pusat.
Semua orasi yang disampaikan menyoroti soal status politik Papua, ini sejak integrasi ke Indonesia pada 1 Mei 1963 hingga 2018. Hingga kini, persoalan-persoalan HAM yang terjadi tidak terselesaikan, bahkan dinilai tidak ada upaya pemerintah untuk penyelesaian persoalan tersebut.
“Aksi yang dilakukan hari ini bukan hanya kita yang tahu, tetapi kita buka kepada dunia. Dunia harus tahu. Papua sedang dijajah. Rakyat Papua dibunuh oleh pemerintah, apakah Papua bukan bagian dari NKRI?,” ujar Ketua BEM Unipa, Pilatus Lagowan.
Peringatan hari HAM ini juga memberikan dukung moril bagi pergerakan Papua merdeka. Seruan dalam orasi membangkitkan gairah perlawanan. Cerita sejarah masa lalu, upaya integrasi Papua ke Indonesia dibeberkan dari setiap perwakilan massa.
Dinilai bahwa, Papua merdeka adalah solusi. Dalam aksi ini, massa juga menuding bahwa, upaya pengejaran terhadap Kelompok Sipil Bersenjata yang diduga melakukan pembuhan terhadap karyawan PT Istaka Karya di Nduga, Papua membuka celah untuk orang Papua dibunuh dan dibantai.
“Selama 57 tahun Papua berintegrasi dengan NKRI banyak orang apatis dengan perjuangan Papua Merdeka. Datangkan pasukan TNI dan Polri tidak adakan selesai masalah. Solusi bagi Indonesia dan Papua adalah dipertemukan keduanya di dewan dekolonisasi PBB. Papua adalah harga hidup, bukan harga mati,” kata Gubernur WPNA, Markus Yenu.
Perwakilan WPNCL, Dance Bleskadit mengungkapkan, perjuangan rakyat papua harus menggunakan cara-cara yang terhormat, salah satunya melalui jalur diplomasi. Diplomasi dibutuhkan untuk mengangkat isu Papua ke permukaan dengan cara yang lebih elegan.
“Perkawinan yang dipaksakan akan bercerai. Ikatan Papua dengan Indonesia ibarat kabel dan karet. Suatu saat akan terlepas. Kita minta pendekatan infrastruktur, pendekatan militer ditolak,” ujar perwakilan Parlemen Jalan, Ronald Mambiuw.
Perwakilan KNPB Manokwari, Alexander Nekem mengatakan, Papua adalah zona darurat HAM dan demokrasi. Ia mengatakan, tuntutan penyelesaian kasus-kasus HAM tidak mendapat perhatian, maka KNPB akan menyerukan Mogok Sipil Nasional (MSN). “Cuma ada satu kata lawan,” ujar dia.
Aksi massa ini mendapat pengawalan ketat ratusan aparat gubungan dari Polres Manokwari dan Satuan Brimo Daerah Polda Papua Barat. “Dari Polres sebanyak 120 personel, kita minta BKO Brimob 40 personel,” kata Kabag. Ops Polres Manokwari, Kompol Gusti Wiranadi. (RBM)