Staf Setwan Papua Barat Dibekali Pengetahuan Keperpustakaan

MANOKWARI, PAPUAKITA.COM – Perubahan dan perkembangan teknologi dan informasi, maka perpustakaan tidak saja menjadi tempat penyimpanan dan peminjaman buku, tetapi sebagai tempat penyimpanan informasi berbasis digital.
Hal itu diutarakan Sekretaris DPR Papua Barat Mathius Asmuruf saat menyampaikan sambutan pada Pelatihan peningkatan SDM aparatur dalam penataan dan pengelolaan perpustakaan Sekretariat DPR Papua Barat, Sabtu (29/12/2018).
“Perpustakaan merupakan sarana dan tempat mengakses informasi. Perpustakaan selalu diindentikan tempat penyimpanan buku. Perpusatakaan penting, banyak buku dan informasi yang bisa didapatkan dari perpustakaan,” kata Mathius.
Perpustakaan DPR PB diharapkan mendapat perhatian dan melaksanakan peran penting. Hal itu merujuk pada misi DPR PB dalam layanan, Mathius berharap dapat menjadikan perpustakaan sekretariat DPR PB menjadi lebih baik dan meningkatkan pelayanan bagi pimpinan dan anggota dewan.
“Perpustakaan saat ini masih dalam penataan sehingga menjadi hambatan dalam mengoptimalkan layanan. Minimnya tenaga, pengelola, minimnya minat baca, pengelola harus sesuai perkembagan informasi dan teknologi,” ujar dia.
Dirinya menyebutkan jumlah pelatihan keperpustakaan harus ditingkatkan. “Staf Setwan jangan datang duduk saja, manfaatkan perpusatakaan agar mendapat pengetahuan. Pengetahuai itu dari kita dulu baru ke orang lain,” ujar Mathius lagi.
Mathius menambahkan, diperlukan solusi dalam upaya memperbaiki hambatan-hambatan peningkatan pengetahuan dan kualitas di bidang keperpustakaan. “Salah satu solusi adalah melalui pelatihan. Sehingga mengefektifkan pelayanan keperpustakaan
Pelatihan peningkatan SDM aparatur dalam penataan dan pengelolaan perpustakaan menghadirkan Ahli Madya Pustaka dari Perpustakaan Nasional RI, Renus Siboro. Dirinya menyebut konsep perpustakaan adalah, masyarakat harus cerdas.
“Filosofis perpustakaan membaca, menulis. Itu adalah karya. Semua data dan informasi benteng terkahir ada di perpustakaan. Perpustakaan sekarang juga bisa menjadi penangkal hoaks. Perpustakaan hadir di sana untuk bisa atasi semua hoaks. Tanpa membaca, maka wasalam bangsa kita,” ujar Renus.
Dirinya menyatakan yang perlu diatur di perpustakaan adalah, SDM, anggaran, koleksi, layanan, dan tata ruangan.
“Perkembangan perpustakaan umum di Indonesia masih minim. Konsep kita harus berubah, tidak menunggu pengunjung, khusus perpustakaan khusus (DPR PB) ini berkaitan dengan kebijakan dan data dan informasi harus tersedia di perpustakaan DPR PB,” kata Renus.
Renus mengungkapkan, bentuk kebijakan pemerintah Provinsi Papua Barat atau produk legislasi minimal harus tersimpan di perpustakaan.
“Standarisasi pengelolaan khusus mengembangkan fungsi dari lembaga, maka semua kebijakan lembaga harus bermuara ke perpustakaan,” ucap Renus. (RBM)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *