MANOKWARI, PAPUAKITA.COM – Provinsi Papua Barat adalah provinsi yang mengalami tekanan inflasi tinggi. Pada 2018 inflasi tahun ke tahun (y-o-y) sebesar 5,19 persen. Angka inflasi ini cukup tinggi dibanding angka inflasi nasional dan di Kawasan Timur Indonesia (KTI).
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua Barat, Donny H. Heatubun mengatakan, tekanan inflasi Papua Barat diproyeksikan akan menurun di 2019. Namun, penurunan masih memiliki beberapa tantangan, antara lain inflasi tahun 2019 diproyeski sebesar 3,2–3,6 persen.
“Hal sederhana yang dapat dilakukan untuk mengendalikan inflasi, adalah fokus pada strategi 4K, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif,” ungkap Donny usai Rapat Koordinasi TIPD Kabupaten Manokwari di salah satu hotel di Manokwari, Senin (18/2/2019).
Dari sisi komunikasi efektif, lanjut Donny, menjelang event keagamaan, masyarakat harus bisa ikut menjaga kenaikan harga dengan cara belanja dengan bijak sehingga tidak ikut memicu kenaikan harga.
“Kita jangan menjadi sisi yang memicu kenaikan harga. Karena memiliki uang sehingga berapapun harga yang ditawarkan kita ambil semua otomatis akan memicu,” ujarnya.
Sedangkan dari sisi ketersediaan, jelas Donny, siklus tahunan perlu diperhatikan. Sehingga komoditas penyumbang inflasi sudah mulai dapat dideteksi sejak dini. Selain itu, dari sisi distribusi juga harus dipastikan jangan sampai ketersediaannya ada tetapi tidak bisa didistribusikan.
“Keterjangkauan harga jelas, pasokan jelas, distribusi jelas. Mestinya harga tidak terlalu melonjak tinggi,” kata Donny.
Menurut Donny, kalaupun ada harga yang melonjak tinggi, saatnya dilakukan intervensi oleh pemerintah daerah dengan melakukan sidak (inspeksi mendadak) untuk pastikan ketersediaan pasokan.
“Kalau harga masih tinggi ya dilakukan operasi pasar. Kita punya bulog, kita bisa. Supaya distributor yang menimbun itu kalau sudah kita masuk pasar dia pasti lepaskan juga. Strategi ini dilakukan untuk pangan maupun non pangan,” ungkap Donny.
Dalam konteks inflasi tahun 2019, dari awal Bank Indonesia (BI) mengajak kepala daerah selaku pimpinan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) untuk menyikapi masalah tekanan inflasi. Di mana, BI sudah menyusun apa yang bisa dilakukan untuk mengantisipasi tekanan inflasi tahun ini termasuk Road Map 5 tahun ke depan.
Beberapa tantangan pengendalian inflasi di daerah adalah missmatch permintaan dengan ketersediaan pasokan terutama menjelang hari-hari besar keagamaan dan nasional (HBKN) maupun kegiatan lain.
Dan juga penerapan kebijakan meliputi antara lain, trayek tol laut, tarif dasar listrik, harga BBM, serta keterbatasan infrastruktur, antara lain bandara, jalan, cold storage.
Bupati Manokwari Demas Paulus Mandacan mengatakan, pemerintah daerah sudah maksimal. TPID dibentuk tahun 2017, dan dilakukan penyempurnaan pada tahun 2018.
“Pelaksanaan rapat koordinasi inflasi daerah dalam rangka merumuskan rencana kerja tim pengendali inflasi daerah Kabupaten Manokwari tahun 2019,” kata Demas.
Rapat tersebut dengan tujuan untuk menghasilkan kebijakan pengendalian inflasi di kabupaten Manokwari terutama pada beberapa komoditas yang sangat rentan memicu peningkatan laju inflasi di kabupaten ini. “Mudah-mudahan dengan tim yang ada bisa kendalikan inflasi daerah,” ujarnya.
Pada tahun 2018 pemerintah kabupaten Manokwari melalui Organisasi Perangkat Daerah telah melakukan beberapa kegiatan, diantaranya kegiatan pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap dan budidaya kegiatan pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan.
Dan juga pengembangan budidaya tanaman agribisnis, pengembangan usaha ayam petelur, monitoring sembilan bahan pokok dan pelaksanaan pasar murah serta beberapa kegiatan pengembangan infrastruktur lainnya.
“Masih terdapat banyak hal yang perlu kita benahi dalam rangka menekan inflasi daerah baik yang sifatnya administratif pada bidang perhubungan laut dan bidang perhubungan udara maupun kebuakan-kebijakan yang secara struktural dapat menciptakan efisiensi,” terang Demas
Demas menambahkan, bahwa ada 10 komoditas tertinggi penyumbang inflasi daerah, beberapa diantaranya adalah komoditas perikanan dan secara administratif pada tarif angkutan udara.
“Kita berhaharap dapat menurunkan inflasi yang bersifat struktural dan bersifat sementara atau musiman tersebut, sehingga perlu dibuat beberapa rekomendasi prioritas yang selanjutnya akan menjadi rujukan dalam penyusunan kebijakan pengendalian inflasi pada tahun 2019,” tutup Demas. (RBM)
