MANOKWARI, PAPUAKITA.com—Dinas Sosial Kabupaten Manokwari menggelar rapat koordinasi (Rakor) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan non Tunai (BPNT), Kamis (1/8/2019).
PKH merupakan program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin dan rentan. Ini bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat (KPM), agar dapat memenuhui kebutuhan dasarnya. Selain itu, untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial.
Demikian Bupati Manokwari, Demas Paulus Mandacan dalam sambutan tertulis yang dibacakan Wakil Bupati Edi Budoyo saat memberikan sambutan pada rakor tersebut.
Pemerintah daerah mengklaim, angka kemiskinan di Manokwari tahun ini berkisar 22,20 persen turun dari tahun sebelumnya yang berada pada angka 24 persen. Diketahui, kemiskinan secara nasional berkisar 9,60 persen, sedangkan untuk Provinsi Papua Barat berkisar 23 persen.
“Berharap angka kemiskinan semakin menurun setiap tahunnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan sinergitas antarinstansi dan lembaga untuk bersama berkomitmen dengan melakukan verifikasi dan validasi data,” kata Wabup Edi Budoyo.
Kepala Dinas Sosial Manokwari, M. Mansyur mengatakan, tujuan dari bantuan PKH dan BPNT, untuk memenuhi taraf hidup dan meningkatkan kesejahteraan, serta mengetaskan kemiskinan. Kata Mansyur, pemerintah juga memberikan bantuan beras sejahtera yang nantinya akan ditransformasikan dengan bantuan pangan non tunai (BPNT).
Menurut Mansyur, salah satu tantangan utama dalam program penanggulangan kemiskinan, yakni mengindentifikasi secara tetap kelompok sasaran yang akan menerima manfaat dalam program bantuan sosial (Bansos).
“Ketepatan memilah masyarakat atau keluarga yang berhak dan tidak berhak menerima bantuan. Ada sebanyak 16 variabel yang harus dikaitkan untuk mendapatkan kelompok sasaran yang tepat,” ujarnya.
Mansyur menambahkan, untuk memastikan penanggulangan kemiskinan, Dinsos akan menggunakan data terpadu berdasarkan dari data survey kemiskinan yang dilaksankan oleh BPS pusat dan Kabupaten Manokwari.
“Dinas terkait diharapkan agar saling membantu sehingga pemutakhiran data bisa berjalan dengan lancar,” ucap Mansyur.
Penyaluran PKH Capai Rp30 Miliar
Sampai dengan triwulan III, realisasi PKH sudah mencapai Rp30.602.675.000. Penyaluran bantuan tersebut langsung ditransfer ke rekening penerima bantuan.
Adapun rincian realisasi PKH, yakni pada 2017 Rp13.179.000.000 miliar, di 2018 mencapai Rp15,7 miliar. Sementara 2019 bantuan PKH telah ditingkatkan nominalnya sesuai komponennya, yakni untuk SD sebesar Rp900 ribu, SMP Rp1,5 juta, dan SMA Rp2 juta per KMP yang dibayarkan per tahun.
Kata Mansyur, penyaluran tahap II dan III nyatanya mengalami penurunan. Yakni, pada tahap I sebesar Rp18.170.600.000 miliar, tahap II Rp8.232.175.000 miliar dan tahap III sebesar Rp4.199.900.000 miliar.
“Masih ada sekitar Rp4 miliar yang belum masuk, kami harap bisa masuk di triwulan berikutnya,” ujarnya.
Beberapa kendala dihadapi dalam penyaluran PKH. Sehingga menghambat realisasinya tidak masuk ke rekening. Kendala yang dihadapi yaitu salah satunya terkait dengan jumlah pendamping PKH yang masih kurang jika dibandingkan dengan jumlah KPM.
“Saat ini jumlah KPM sebanyak sekitar 10 ribu, tetapi jumlah pendamping hanya sekitar 43 orang. Di kantor kami khususnya bagi para pendamping belum ada fasilitas komputer. Kami berharap ke depan pak bupati bisa menfasilitasi untuk para pendamping terutama untuk pemutakhiran data dan lainnya,” tutur Mansyur.
Di sisi lain, Mansyur mengatakan, bantuan beras sejahtera (Rastra), mulai September akan ditransformasi menjadi bantuan pangan non tunai (BPNT) yang disalurkan melalui bank Himbara, yakni BNI.
Berdasarkan data dari Kementerian Sosial, ada sebanyak 12.147 orang. Penerima bantuan tersebut akan mendapatkan kartu, selanjutnya pihaknya akan sosialisasikan ke distrik-distrik terkait cara penyaluran bantuan non tunai.
Adapun jumlah KPM rastra sebanyak 12.067 orang pada 2018 lalu, tahun ini meningkat menjadi 12.147 orang. Bantuan rastra yang disalurkan yakni sebanyak 10 Kg per KPM atau setara dengan Rp110 ribu. Apabila diakumulasi sejak Januari hingga Juni berjumlah Rp8.017.020 miliar. Jika dikalkulasikan dengan bantuan PKH maka totalnya mencapai Rp. 38 Miliar yang masuk ke rekening penerima.
Wakil Bupati Manokwari Edi Budoyo menyampaikan, terkait masih kurangnya beberapa perangkat yaitu komputer, dapat dikoordinasikan dengan Bappeda agar menjadi perhatian serius, karena dinsos merupakan salah satu urusan wajib dari pihak pemerintah.
“Saya juga ingatkan bappeda supaya diperhatikan dengan serius. Sedangkan terkait pengurangan bantuan, dalam waktu dekat dinsos harus mengurus ke Jakarta untuk menanyakan kekurangan penyaluran bantuan ini. Harus diklarifikasi terlebih dulu. Pada triwulan IV bantuan harus kembali, kasihan para KPM,” ujar Wabup Edi Budoyo. (ARF)
