MANOKWARI, PAPUAKITA.com—Delapan tahun menjabat sebagai Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Priovinsi Papua Barat, Abia Ullu kini memasuki masa purna tugas. Permasalahan aset jadi PR Kepala BPKAD baru.
Abia Ullu mengaku, pemprov Papua Barat masih lemah dalam hal pendataan dan penertiban aset. Ini harus menjadi perhatian serius. Dengan bantuan tim yang telah dibentuk berdasarkan arahan KPK RI, ia berharap masalah aset di Papua Barat dapat segera teratasi.
“Sementara harus diakui bahwa pendataan aset, kita masih lemah. Tim pendata aset sudah dibentuk sehingga mereka diharapkan solid untuk menyelesaikan permasalah aset di Papua Barat,” Kata Abia Ullu kepada papuakita.com, Rabu (26/2/2020).
Meski lemah dari segi pendataan aset, bukan tanpa prestasi BPKAD di bawah kepemimpinan Abbia Ullu. Pengelolaan keuangan pemprov terus membaik. Hal ini dibuktikan dengan perolehan opini WTP yang diberikan oleh BPK RI sepanjang 5 tahun berturut-turut.
“Telah dirintis dari awal untuk pengelolaan keuangan provinsi Papua Barat yang sudah mendekati bagus, Wajar tanpa pengecualian (WTP) yang dikeluarkan oleh BPK RI, sudah 5 kali berturut-turut. Pensiunnya saya nanti gubernur berikan kepercayaan ini kepada siapapun diharapkan dapat melanjutkan yang baik sementara untuk yang kurang ditingkatkan dengan sistem aturan yang baru,” ucap Abia Ullu.
Dalam kesempatan yang sama, Abia Ullu juga menyampaikan rasa terima kasih kepada Supervisi Pencegahan Wilayah VIII KPK RI, yang telah memberikan bimbingan untuk terus melakukan perbaikan terkait penataan aset daerah.
“Kehadiran supervisi bidang pencegahan KPK sangat membantu kita, karena aset belum tertata baik, dengan arahan mereka yang terus mendorong agar ada perbaikan. Seharusnya Papua Barat berterima kasih kepada KPK,” ujarnya.
Abia Ullu menambahkan, setelah masuk pensiun akan menggunakan waktu untuk beristirahat beberapa bulan ke depan. “Selanjutnya baru akan membuat perencanaan selanjutnya sesuai dengan kemampuan saya,” tutup Abia Ullu.
Proses penganggaran
Sesuai dengan keterangan gubernur dan sekretaris daerah, Jumat (28/2/2020) mendatang akan dilakukan perpisahan yang khusus dibuat untuk pejabat lama Kepala BPKAD, Abia Ullu. Sedangkan untuk nama pelaksana tugas yang akan mengisi sementara kursi pimpinan BPKAD, gubernur masih merahasiakannya.
“Untuk nama Plt, tentu dari pejabat di lingkup BPKAD yang senior, dan masih rahasia. Kita akan keluarkan SK-nya sambil menunggu proses lelang jabatan yang harus dilalui untuk pengisian jabatan definitif,” ujar usai menghadiri pembukaan Rakornis PU.
Di sisi lain, gubernur menegaskan kondisi BPKAD dengan pensiunnya pejabat lama. Tidak akan mengganggu proses penganggaran. Menurut gubernur, meski Abbia Ullu telah pensiun tentu ada petunjuk yang diberikan pada saat meninggalkan jabatannya karena pensiun.
“Tidak akan terganggu, karena semua mekanisme akan ditempuh misalnya spesimen terkait dengan perbankan akan kita lakukan semua pada jumat mendatang. Serta SK Plt akan kita serahkan juga pada hari yang sama untuk kelancaran tugas dan tanggung jawab BPKAD,”pungkas gubernur. (TRI)
