MANOKWARI, PAPUAKITA.com—Wacana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manokwari mendorong penerapan ‘new normal’, perlu dipertimbangkan secara matang. Berbagai resiko mungkin bisa terjadi salah satunya adalah berpotensi munculnya kluster baru penularan Covid-19 di daerah ini.
Pemetaan zonasi dan penyiapan fasilitas karantina terpusat, mendisiplinkan masyarakat mematuhi protokol kesehatan Covid-19, menjadi kebutuhan mendesak yang perlu dilakukan sebelum menerapkan keputusan new normal ini.
Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Manokwari, Masrawi Ariyanto, Jumat (5/6/2020), mengatakan kebijakan new normal di daerah ini rentan diterapkan. Karena akan meningkatnkan kasus positif Covid-19, mengingat wilayah Manokwari masih dalam zona merah.
“Manokwari ini masih masuk zona merah, sangat rentan kalau menerapkan new normal. Akan ada kluster-kluster baru atau tempat penyebaran kasus Covid-19, kecuali tidak ada perkembangan kasus lagi. Dan ini bisa di lihat dalam 1-2 minggu bahkan satu bulan ke depan trendnya sudah tidak ada yang positif, itu baru bisa menerapkan new normal,” kata Masrawi.
Menurut Masrawi, kasus positif Covid-19 di kabupaten Manokwari masih tergolong tinggi. Kondisi ini dibuktikan dengan adanya kasus baru yang ditemukan pada salah seorang penjual buah di wilayah perkotaan Manokwari.
kondisi ini menjadi cerminan bahwa penyebaran dan penularan virus ini masih berpotensi tinggi berkembang di tengah masyarakat. Persoalannya, sejauh ini pemerintah daerah melalui gugus tugas Covid-19 belum bisa melakukan rapid tes massal yang diikuti dengan pemeriksaan swab.
“Kalau hasilnya reaktif ada tidak tempat karantina terpusat. Hal ini perlu dipersiapkan dulu. Dari Sembilan distrik dan sembilan kelurahan se kabupaten Manokwari, semua ada kasus. Tidak ada yang bersih,” sambung kader PKS ini.
Masyarakat tidak disiplin
Menerapkan new normal, agaknya pemerintah daerah melalui gugus tugas memiliki pekerjaan yang cukup berat. Persoalannya, masyarakat di daerah ini kurang mengindahkan anjuran maupun imbauan pemerintah tentang protokol kesehatan Covid-19.
Menurutnya, sikap sosial masyarakat di daerah ini ikut mempengaruhi penerapan protokol kesehatan Covid-19 dalam upaya memutus mata rantai penyebaran virus corona, serta menekan penyebaran penyakit Covid-19.
“Masyarakat Manokwari kurang disiplin dalam mengikuti protokol kesehatan Covid-19. Selain Satpol PP pelibatan aparat TNI dan Polri bisa dilakukan untuk mendisiplikan masyarakat. Ketika ada titik-titik berkumpul bisa langsung ditertibkan sesuai dengan imbauan atau edaran pemerintah daerah yang sudah ada. Sehingga hal-hal ini ketika penerapan new normal ke depan bisa diantisipasi,” ujarnya.
Masrawi menyarankan, pemerintah daerah bisa berkaca dari daerah-daerah yang sudah lebih awal menerapkan new normal. Apa saja hal krusial dalam menyiapkan kebijakan new normal tersebut. Sehingga kondisi yang ada dengan berbagai resiko setelah new normal benar-benar bisa diantisipasi.
“Kami sarankan pemerintah daerah tetap mempertahankan situasi seperti saat ini. Jangan dulu membuka akses transportasi umum baik jalur udara maupun jalur laut, kecuali untuk barang atau kargo saja. Transportasi umum ini sementara kita tutup dulu,” ucapnya.
Ada hal penting dan sangat mendasar juga yang harus dilakukan oleh gugus tugas. Yakni validasi ulang data penerima bantuan termasuk memperbaiki sistem pendistribusiannya, perjelas setiap kegiatan, dan menyusun program strategis penanganan Covid-19 sesuai dengan kondisi kekinian di daerah.
“Anggaran yang dialokasikan untuk penanganan Covid-19 nilainya besar. Ini menjadi pekerjaan rumah. Jangan lupa sosialisasikan dan publiskasikan hasil-hassil kerja di media juga biar masyarakat tahu. Selama ini kan yang diketahui hanya sebatas mengeluarkan rekomendasi saja. Mudah-mudahan ke depan lebih bagus lagi dengan adanya restrukturisasi keanggotaan satgas,” tutupnya.
Ketua Harian Gustu Covid-19 kabupaten Manokwari, drg. Hendri Sembiring mengatakan, penerapan new normal bisa berjalan sesuai dengan rencana, hal itu bisa dicapai jika ada pelibatan aparat TNI dan Polri. Pelibatan unsur TNI dan Polri guna mendukung Satpol PP.
“Misalnya di gereja, masjid dan tempat-tempat keramaian ini perlu ada semacam pemantauan. Untuk TNI dan Polri keterlibatan mereka dalam mendukung gugus tugas sudah sesuai dengan perintah Kapolri dan Panglima TNI,” ujar Sembiring.
Penerapan new normal di kabupaten Manokwari, lanjut Sembiring, masih perlu kajian. Mengingat data Covid-19 yang ada masih rendah.
“Jangan nanti dilakukan baru berkecambah macam touge di tengah masyarakat,” pungkasnya. (ARF)
