MANOKWARI, PAPUAKITA.com—Sebanyak 1.283 tenaga honorer daerah Pemerintah Provinsi Papua Barat telah resmi diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil. Ribuan honorer ini terdiri atas 771 CPNS dan 512 P3K (pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak kerja).
“Status kalian bukan lagi honorer, namun sudah menjadi CPNS. Saya ucapkan terima kasih karena kalian sudah bekerja dan mengabdi untuk provinsi ini, terus berikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat,” ucap Gubernur Dominggus Mandacan ketika menyampaikan arahan perdana kepada 1.283 CPNS di lapangan apel kantor gubernur provinsi Papua Barat, Selasa (4/8/2020).
Adapun ribuan honorer daerah yang diangkat menjadi CPNS ini telah bekerja sejak 2005 hingga 2012. Tugas selanjutnya bagi mereka yang telah lolos menjadi abdi negara ini adalah melengkapi dokumen kepegawaian guna pemberkasan.
“Masih banyak honorer yang belum memiliki kesempatan seperti mereka, sehingga harus disyukuri dan bekerja dengan lebih giat lagi. Yang berdiri hari ini sudah mengabdi di provinsi Papua Barat kurang lebih 11 sampai 15 tahun. Perjuangan yang cukup panjang untuk mencapai hari ini,” ucap gubernur.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah Yustus Maidodga mengatakan, upaya mengangkat honorer dari menjadi CPNS telah dilakukan sejak 2010 silam. Kendati demikian, upaya yang dilakukan baru membuahkan hasil di tahun 2019.
“Perjuangan kita sejak tahun 2010, saat itu masih Gubernur Bram. Tahun 2019 formasi umum untuk mengatasi honorer di provinsi Papua Barat. Hari ini semua terjawab, untuk seluruhnya melakukan pemberkasan,” ujar Yustus.
Diketahui, sebanyak 1.283 orang honorer daerah ini diangkat menjadi abdi negara lewat jalur CPNS dan P3K melalui formasi tahun 2019. Mereka dibagi dalam 2 kelompok umur. Sebanyak 771 dengan umur di bawah 35 tahun menjadi CPNS. Sementara 512 yang berumur di atas 35 tahun diangkat melalui jalur P3K.
Pemerintah provinsi Papua Barat memiliki beban tambahan, Sebab beban pembiayaan gaji 512 P3K Papua Barat masih menjadi tanggung jawab daerah melalui APBD.
Tanggung jawab ini diemban karena belum ada keputusan berupa Peraturan Presiden (Pepres) yang menyatakan pembiayaan dilakukan langsung oleh negara.
“Kita menunggu agar pembiayaan P3K ditanggung oleh APBN, sementara menunggu proses keputusan pusat pembiayaan melalui APBD provinsi Papua Barat. Kita sudah hitung sampai Desember usai pemberkasan. Gajinya sama saja dengan PNS. Perpres keluar dan kita alihkan pembiayaan melalui APBN,” jelas gubernur.
Diakhir arahannya Gubernur Dominggus Mandacan meluapkan kegembiraan dan rasa syukur atas upaya menjawab aspirasi para honorer daerah yang sudah resmi menjadi CPNS. Dirinya mengajak ribuan CPNS ini menyanyikan lagu Tanah Papua
“Kita nyanyikan lagi ini dimaksudkan agar tak ada euforia CPNS dan P3K tidak diluapkan secara berlebihan mengingat masih dalam kondisi pandemi Covid-19,” tutupnya. (TRI)
