MANOKWARI, PAPUAKITA.com—Sistem integrated farming menawarkan integrasi usaha pertanian dan peternakan terpadu melalui penerapan teknologi tepat guna dengan pengelolaan limbah ternak menjadi pupuk organik.
“Hasil yang baik atas pilot project ini menjadi harapan bersama yang tidak hanya dapat diterapkan pada lingkungan mitra kerja sama, namun juga mekanisme integrated farming ini dapat direplikasikan pada berbagai lingkungan pertanian di Provinsi Papua Barat,” kata Wakil Gubernur Mohammad Lakotani saat membuka Pembukaan Pelatihan Gerakan Kemandirian Pangan: Pertanian Organik Melalui Integrated Farming, Selasa (13/10/2020).
Atas nama pemerintah provinsi Papua Barat, Wagub Lakotani mengapresiasi, Kantor Perwakilan BI Provinsi Papua Barat yang berinisiatif untuk dapat melaksanakan program pelatihan disertai praktek lapangan pertanian berbasis organik melalui integrated farming.
Adapun pelatihan ini dalam rangka memperkuat ketahanan pangan dengan memaksimalkan sumber daya yang dimiliki secara berkelanjutan.
Pelatihan serupa, tentunya juga dapat menjadi stimulan bagi lembaga-lembaga lain baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di Papua Barat, untuk dapat menerapkan sinergitas program yang telah dilakukan oleh Bank Indonesia dengan aparat TNI/Polri serta dinas terkait dalam memaksimalkan gerakan kemandirian pangan.
“Hal penting lainnya yang saya peroleh dengan penerapan pilot project integrated farming ini adalah upaya bersama dan sinergi antarkelembagaan yang bersama-sama bersemangat untuk membangun dan menerapkan model pertanian yang lebih baik dan produktif untuk mencapai tujuan bersama yaitu meningkatkan produktivitas hasil pertanian, peternakan dan perikanan di provinsi Papua Barat,” ujarnya.
Wagub Lakotani menegaskan, keberhasilan pilot project ini menjadi tujuan bersama untuk bisa menjadi percontohan bagi petani maupun mitra kerja sama yang merencanakan aplikasi model pada lahan yang lebih luas.
“Besar harapan kami, kegiatan pengembangan komoditas pengendalian inflasi melalui peningkatan produksi komoditas tanaman pangan ini dapat mewujudkan gerakan kemandirian pangan yang berdaya saing dengan memperkuat ekosistem dan infrastruktur pendukung melalui peningkatan korporatisasi, penguatan akses pembiayaan, perluasan distribusi dan akses pangan masyarakat,” ujarnya.
Di samping itu, sambung Wagub Lakotani, kegiatan pelatihan ini diharapkan mampu mendorong petani teknologi tepat guna salah satunya yaitu teknologi digital dalam rangka memperluas akses pemasaran, dan pembiayaan maupun transaksinya.
Dalam kesempatan yang sama, Wagub Lakotani, juga berpesan kepada Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan provinsi Papua Barat dan Dinas Pertanian kabupaten Manokwari beserta jajarannya agar dapat melakukan pendampingan secara langsung terhadap keberlangsungan program demplot pertanian organik melalui integrated farming.
Pelatihan gerakan kemandirian Pangan: pertanian organik melalui Integrated Farming, ini melibatkan Kodam XVIII/Kasuari, Polda Papua Barat, Armada III TNI AL Sorong, Fasharkan TNI AL Manokwari, dan RRI Manokwari.
“Lembaga-lembaga yang terlibat diharapkan untuk dapat bersinergi dan mengawal keberhasilan program yang tentunya didampingi para Petugas Penyuluh Pertanian (PPL) dan petani yang berkompeten di bidang pertanian organik,” tutupnya. (ARF)