MANOKWARI, PAPUAKITA.com—Pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2021 Provinsi Papua Barat diperkirakan bergeser dari jadwal, yakni paling lambat ditetapkan per 30 November 2020.
Sekretaris Daerah Nathaniel D. Mandacan mengatakan, dokumen RAPBD induk 2021 tengah susun, dan akan diserahkan ke DPRPB paling lambat pada akhir November. Terkait dokumen RAPBD, lanjut Nathaniel Mandacan, DPRPB telah melayangkan surat beberapa kali kepada pemprov.
“Sudah beberapa kali pemprov menerima surat dari DPRPB terkait dengan permintaan draft RAPBD 2021. Keterlambatam kali ini bukan hanya disebabkan karena situasi pandemi Covid-19, tetapi juga baru diterimanya Perauran Presiden soal standar satuan harga (SSH),” jelasnya, Senin (23/11/2020).
“Kita maklumi karena pandemi covid sehinga surat dari DPR sudah beberapa kali disampaikan. Kita targetkan di akhir bulan ini sudah diserahkan. Selain itu perpres baru kami terima, kita juga mesti melakukan penyesuaian ulang sesuai dengan SSH yang ditetapkan tersebut,” sambung Nathaniel Mandacan.
Kata Nathaniel Mandacan, sesuai dengan amanat pemerintah pusat, di tahun anggaran 2021 tepat wajib mengalokasikan anggaran untuk percepatan penanganan Covid-19. Yang meliputi anggaran pemulihan ekonomi, dan jaring pengaman sosial (JPS).
“Anggaran Covid dan pemulihan ekonomi serta bantuan tangan kasih tetap masuk dalam penganggaran sesuai instruksi pemerintah pusat. Pagu anggaran tentu masih mengacu pada anggaran tahun 2020, soal nanti realisasinya berbeda itu tergantung dinamika,” tutupnya. (TRI)
