MANOKWARI, PAPUAKITA.com—Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat mencatat ada 3 kabupaten dengan status endemis tinggi malaria di wilayah Provinsi Papua Barat. Di antaranya, Kabupaten Manokwari, Manokwari Selatan, dan Teluk Wondama.
Secara umum, Papua Barat merupakan daerah endemis malaria dengan kejadian sebesar 19 kasus per 1.000 penduduk dengan jumlah kasus malaria sebanyak 9.429 pada tahun 2022.
“Sedangkan kabupaten Fakfak, Kaimana, Teluk Bintuni, dan pegunungan Arfak berstatus endemis sedang,” ungkap Kabid P2P Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat, dr. Nurmawati saat menjadi nara sumber mewakili Kepala Dinas Kesehatan, Otto Parorongan dalam kegiatan media gathering, Jumat (3/3/2023).
Adapun, Kepala Seksi P2P Dinas Kesehatan kabupaten Manokwari Rahimi mengatakan, tingginya kasus malaria di Manokwari disebabkan oleh beberapa faktor.
“Kondisi geografis, mobilisasi manusia dan masih adanya pemahaman keliru terhadap malaria itu disebabkan oleh turunnya daya tahan tubuh, bukan karena gigitan nyamuk. Faktor terbaru adalah jejak hewan ternak yang tidak dikandangkan,” jelas Rahimi.
Jejak ternak, menurut Rahimi, menjadi salah satu faktor yang baru dijumpai oleh tim malarian di lapangan. Jejak ternak ini menjadi tempat hidup dan berkembangbiaknya nyamuk malaria (anopheles).
“Di saat musim hujan, jejak-jejak ternak yang tidak dikandangkan ini justru menjadi tempat berkembang biak nyamuk, karena jejaknya itu terisi dengan air. Ini temuan baru di lapangan,” ujarnya.
Papua Barat menargetkan bebas malaria akan dicapai di 2027, sesuai dengan komitmen bersama antara gubernur, bupati/wali kota dan ketua DPRD se-Papua Barat pada Agustus tahun 2017 di Manokwari.
“Hal ini sejalan dengan target eliminasi malaria nasional yang ditetapkan pada tahun 2030,” ujar Nurmawati.
Salah satu upaya untuk mempercepat pencapaian bebas malaria, adalah melalui program pembagian kelambu massal. Terjadwal kegiatan pembagian kelambu ini akan digelar pada Maret 2023.
Nurmawati menjelaskan, pendistribusian kelambu anti nyamuk diarahkan kepada masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah endemis tinggi.
“Untuk Kabupaten Manokwari, Manokwari Selatan, dan Teluk Wondama seluruh masyarakat di semua kampung akan diberikan kelambu per kelompok tidur. Total kelambu yang dibagikan adalah sejumlah 160.250 kelambu,” beber Nurmawati.
Sementara kabupaten Fakfak, Kaimana, Teluk Bintuni, dan Pegunungan Arfak, lanjutnya, kelambu hanya diberikan kepada masyarakat yang bertempat tinggal di kampung endemis tinggi.
“Pemberian kelambu ini sesuai dengan hasil perencanaan puskesmas yang telah dilaksanakan pada 13 sampai 23 Februari 2023, sejumlah 35.200 kelambu, sehingga total kelambu yang akan didistribusikan di wilayah Papua Barat sebanyak 195.450 kelambu,” jelasnya.
Pemberian kelambu massal ini diperkirakan akan dapat melindungi 328.513 jiwa. Berdasarkan pengalaman di Indonesia dan hasil penelitian di Afrika, apabila cakupan pembagian kelambu anti nyamuk massal tercapai minimal 95% dan 85% penduduk menggunakan kelambu dimalam hari dapat menurunkan 50% kasus malaria ditahun berikutnya.
Diketahui, di Provinsi Papua Barat pada 2022 lalu telah dibagikan kelambu massal dengan cakupan pembagian sebesar 98%. Dan berdasarkan hasil survey, 73% masyarakat menggunakan kelambu pada malam hari dan 27% tidak menggunakan kelambu.
Adapun alasan tidak menggunakan kelambu, yakni sebagian besar merasa panas dan menganggap ukuran kelambu kecil. Hal ini disebabkan karena kualitas kelambu yang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat.
Nurmawati memastikan, untuk kelambu yang akan dibagikan pada Maret 2023 berbeda dengan kelambu yang dibagikan tahun 2020.
“Kelambu baru kali ini terbuat dari bahan polyester sehingga lebih halus, lembut, tidak berkerut, tidak terasa panas, dengan ukuran yang lebih besar sehingga lebih nyaman dan melindungi masyarakat dari gigitan nyamuk malaria yang menggigit pada malam hari,” pungkasnya. (*)
