MANOKWARI, PAPUAKITA.com—Terdapat lima sektor yang menjadi prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Papua Barat di tahun 2024.
RKPD ini didukung dengan rencana pendapatan daerah sebesar Rp3,828 triliun, serta belanja mencapai Rp4,586 triliun
Penjabat Gubernur Papua Barat Ali Baham Temongmere mengatakan, RKPD 2024 provinsi Papua Barat ini selaras dengan rencana pembangunan daerah (RPD) 2023-2025, serta selaras dengan kerja prioritas nasional.
Adapun lima sektor tersebut antara lain, peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia; peningkatan tata kelola pemerintahan untuk mendukung kualitas pelayananpublik
Selanjutnya, peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan; percepatan penurunan kemiskinan ekstrim; percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektifitas.
“Dari kelima prioritas daerah tersebut disatukan kedalam tema”pertumbuhan konomi inklusif dan berkelanjutan yang didukung oleh penguatan daya saing sumber daya manusia”,” ungkap Pj Gubernur Papua Barat Ali Baham Temongmere saat menyampaikan pidato pengatar nota kekuangan RAPBD 2024 pada rapat paripurna DPR Papua Barat, Seni malam (27/11/2023)
Tema besar tersebut terkandung nilai-nilai pembangunan berkelanjuta dengan transformasi sosial ekonomi daerah didalam koridor otonomi khusus bagi provinsi Papua Barat, dan beberapa regulasi lain yang menjadi payung hukum penyelenggaraan otonomi khusus di provinsi papua barat, serta memperkuat dukungan berbagai sektor untuk mempercepat upaya pemulihan ekonomi daerah.
RKPD tersebut, jelas Ali Bahan, tak lepas dari kondisi Papua Barat tahun 2024 yang masih terpengaruh oleh kondisi perekonomian dunia dan nasional.
Perekonomian Papua Barat tahun 2024 diperkirakan tumbuh lebih tinggi dibanding 2023 dan 2022, dengan tantangan terhadap perekonomian papua barat adalah.
Dijelaskan, tantangan itu meliputi implementasi masyarakat ekonomi ASEAN (MEA), indonesia memiliki jumlah penduduk yang tertinggi di ASEAN, termasuk didalamnya penduduk Papua Barat sebagai konsumen terbesar dan memberikan tantangan bagi persaingan tenaga kerja professional, terutama diakibatkan masih lemah dan kurangnya kualitas SDM yang mengakibatkan rendahnya daya saing tenaga kerja di Papua Barat.
Berikutnya, adanya kelemahan pada struktur produksi domestik,antara lain tingginya ketergantungan pada ekspor bahan baku yang berasal dari sumber daya alam bernilai tambah rendah akan membuat pertumbuhan ekonomi rentan terhadap fluktuasi harga serta tingginya ketergantungan pemenuhan kebutuhan pokok yang harus didatangkan dari luar Papua Barat.
Kondisi lingkungan investasi dan perekonomian daerah yang kurang kondusif menyebabkan lemahnya iklim investasi serta kurangnya minat investasi sektor swasta. Serta belum optimalnya pemanfaatan sumber daya alam lokal akibat belum optimalnya proses perencanaan dan penganggaran dalam mengelola pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan,” tutupnya.
Kendati diperhadapkan dengan tantangan, prospek dan peluang perekonomian daerah yang dapat dimaksimalkan di Papua Barat antara lain meliputi potensi sumber daya alam yang melimpah dan belum dimanfaatkan sepenuhnya;
Membaiknya kondisi infrastruktur pendukung perekonomian papua barat; terbukanya peluang pasar ekspor bagi produk Papua Barat; Adanya upaya pemerintah daerah untuk memperbaiki regulasi dan kebijakan daerah yang berpihak kepada peningkatan iklim investasi sehingga dapat meningkatkan pelayanan dan memberikan kemudahan berinvestasi
Komitmen dan dukungan pemerintah kabupaten/kota pada pengembangan potensi unggulan regional; Pembangunan kawasan ekonomi khusus dan kawasan industri.
“Untuk mendukung tercapainya sasaran-sasaran strategis tersebut sesuai dengan arah kebijakan dan prioritas pada RKPD tahun 2024, diperlukan sinkronisasi program dan kegiatan yang dilaksanakan, baik oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten,” pungkasnya. (PK-01)
