KAIMANA, PAPUAKITA.com—Pemerintah Provinsi Papua Barat mendorong pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta pengurus koperasi di Kabupaten Kaimana meningkatkan kemampuan dalam mengelola usaha secara profesional.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Papua Barat, Drs. Dominggus Mandacan dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Staf Ahli Bupati Kaimana Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Blasius Kilmas, pada pelatihan dasar-dasar koperasi serta pembukuan dan pencatatan keuangan bagi pengurus Koperasi dan pelaku UMKM di Kabupaten Kaimana, di Hotel Grand Papua, Rabu 16 September 2026.
Pemerintah Provinsi Papua Barat menilai UMKM dan koperasi memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi daerah, termasuk membuka lapangan kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, dan memperkuat kemandirian masyarakat.
Dalam sambutannya gubernur mengatakan pemerintah provinsi menekankan pentingnya pembukuan bagi pelaku UMKM. Sebab, usaha dengan produk dan pasar yang baik tetap membutuhkan pencatatan keuangan yang tertib agar dapat berkembang secara terukur.
“Sering kali sebuah usaha memiliki produk yang baik dan pasar yang cukup luas, namun belum didukung dengan pencatatan keuangan yang tertib,” jelasnya.
Kondisi tersebut membuat pelaku usaha kesulitan mengetahui secara pasti modal yang digunakan, omset yang diperoleh, keuntungan yang dihasilkan, serta perkembangan usaha dari waktu ke waktu.
Melalui pelatihan ini, peserta diharapkan mampu memahami pencatatan transaksi, pengelolaan kas, pencatatan aset dan kewajiban, penghitungan laba rugi, hingga penyusunan laporan keuangan sederhana sesuai kebutuhan usaha.
“Dengan pembukuan yang baik, kita dapat mengetahui kondisi usaha secara nyata dan memiliki dasar yang lebih kuat ketika ingin mengembangkan usaha, mengakses pembiayaan maupun menjalin kerja sama dengan berbagai pihak,” jelasnya.
Selain pembukuan, peserta juga mendapatkan materi dasar-dasar koperasi, meliputi jati diri koperasi, prinsip dan nilai koperasi, kelembagaan, kepengurusan, keanggotaan, pengelolaan usaha hingga tata kelola koperasi yang sehat.
Pemerintah berharap koperasi di Kabupaten Kaimana tidak hanya bertambah dari sisi jumlah, tetapi juga berkembang menjadi koperasi yang sehat, aktif, profesional, transparan, dan memberikan manfaat bagi anggota serta masyarakat.
“Pengurus koperasi harus memiliki kemampuan manajerial yang baik, memahami tugas dan tanggung jawabnya serta mampu membangun kepercayaan anggota,” katanya.
Ia juga meminta pelatihan tersebut tidak berhenti setelah kegiatan selesai. Perangkat daerah terkait diharapkan memberikan pendampingan dan pembinaan secara berkelanjutan agar pengetahuan yang diperoleh peserta benar-benar diterapkan dalam pengelolaan koperasi dan UMKM.
Pemerintah Provinsi Papua Barat berkomitmen terus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui penguatan koperasi dan UMKM.
“Kita ingin membangun pelaku usaha yang mandiri, produktif, inovatif dan mampu bersaing, sekaligus membangun koperasi yang sehat dan profesional sebagai salah satu pilar ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Ia mengajak seluruh peserta mengikuti pelatihan dengan sungguh-sungguh, tidak hanya memahami materi secara teori, tetapi juga menerapkannya dalam kegiatan usaha sehari-hari.
Kerja sama antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, perbankan, dunia usaha, koperasi, UMKM dan masyarakat diharapkan dapat menciptakan ekosistem ekonomi yang semakin kuat dan inklusif di Papua Barat, khususnya Kabupaten Kaimana.
