Pemprov PB Segera Evaluasi Kegiatan Tahun Anggaran 2018

MANOKWARI, PAPUAKITA.COM – Dijadwalkan Kamis (9/1/2019) besok, Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan, akan memimpin rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2018. Hasil evaluasi ini akan menjadi acuan bagi pelaksanaan kegiatan maupun proyek di tahun 2019.

Evaluasi tersebut merupakan kegiatan rutin, untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan program-program yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dianggarkan dalam APBD 2018.

“Evaluasi dilakukan pada penyerapan anggaran ataupun fisik di lapangan. Ada yang belum selesai segera diselesaikan. Tapi juga masuk di dalam tahun 2019 tentunya ada program yang sudah ditetapkan segera bisa ditindaklanjuti,” ujar gubernur.

Pemprov berkomitmen tindaklanjut pelaksanaan kegiatan tahun 2019 dilaksanakan lebih awal. Ini diharapkan dapat memaksimalkan serapan anggaran termasuk manfaat dari program yang ada.

“Itu (kegiatan, red) segera dimanfaatkan baik untuk fisik maupun rutinitas pemerintahan harus berjalan. Dengan demikian kita akan rapat evaluasi hari kamis. Tetapi juga sejauh mana kegiatan 2019 yang sudah kita agendakan sudah bisa laksanakan,” kata Dominggus.

Memaksimalkan serapan anggaran di 2019, Pemprov Papua Barat berkomitmen menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2019 lebih awal dan terjadwal di Januari.

“Kalau rutin itu sudah mulai berjalan ini, hanya fisik itu ada mekanisme yang harus ditempuh. Tender dan sebagainya sudah selesai dan kontrak ditetapkan baru dilaksanakan. Lebih cepat lebih baik dari pengalaman tahun kemarin. Sebelum pemilihan legislatif dan pilres, semua kegiatan sudah mulai,” ungkap gubernur.

APBD Tahun 2019 Senilai 8,48 Triliun

Diketahui APBD Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp8,485 triliun lebih. Pagu anggaran ini lebih besar dari APBD 2018 setelah perubahan yang senilai Rp7,978 triliun. Penetapan APBD ini dilakukan melalui rapat paripurna DPR Papua Barat pada 15 Desember 2018.

Dalam APBD tahun 2019 total belanja masih lebih besar dari pada pendapatan sebesar Rp8.635 triliun lebih. Dengan demikian APBD provinsi Papua Barat diproyeksi mengalami defisit sebesar Rp149,998 miliar lebih. Porsi APBD 2019 masih lebih besar untuk membiayai belanja tak langsung sebesar Rp5,34 triliun.

Sementara belanja langsung hanya sebesar Rp3,601 triliun. Sedangkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Angaran sebelumnya (SiLPa) sebesar Rp250 miliar.

Total Dana APBN

Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua Barat, Arif Wibawa pada 14 Desember 2018, melaporkan total dana APBN Tahun 2019 yang terdiri dari dana DIPA Kementerian/Lembaga, Dana Transfer dan Dana Desa yang dialokasikan untuk provinsi Papua Barat sebesar Rp28,34 triliun.

Adapun DIPA Kementerian/Lembaga yang diperuntukan kepada satuan kerja se Provinsi Papua Barat sebanyak 380 DIPA dengan total alokasi dana sebesar Rp7,53 triliun atau meningkat 9,6 persen dari tahun sebelumnya.

Perwakilan Kementerian-Lembaga saat menerima Penyerahan DIPA APBN 2019. Dok. Biro Humas dan Protokoler Setda Provinsi Papua Barat

Sementara alokasi dana transfer dan dana desa se provinsi Papua Barat tahun 2019 sebesar Rp20,81 triliun atau meningkat 22,6 persen. Dengan rincian sebagai berikut :

Dana Alokasi Umum Rp8,29 triliun; Dana Bagi Hasil Rp4,32 triliun; Dana Otonomi Khusus Rp3,95 triliun; Dana Alokasi Khusus Fisik Rp1,82 triliun; Dana Desa Rp1,52 triliun; Dana Alokasi Khusus non Fisik Rp855,4 miliar; Dana Insentif Daerah Rp63,3 miliar.

“Dapat kami sampaikan bahwa sampai degan 12 Desember 2018 realisasi pelaksanaan APBN di provinsi Papua Barat sebesar Rp7,9 triliun atau 78,5 persen dari total pagu belanja,” kata Arif. (RBM)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *