MANOKWARI, PAPUAKITA.COM—Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan mengingatkan, program dan kegiatan agar disusun wajib memperhatikan tata ruang dan wilayah. Gubernur menegaskan hal itu saat membuka Rapat Koordinasi Teknis Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Papua Barat, Selasa (26/3/2019).
Dalam sambutannya, gubernur berpesan, agar pembangunan di Papua Barat harus dititikberatkan pada 7 poin penting—rakornis juga harus digunakan sebagai sarana berbagi penataan ruang dan wilayah.
Adapun ketujuh poin penting menurut gubernur, pertama, banyak ruas jalan provinsi dalam status rusak dan sehingga penggunaannnya belum optimal. Dari sepanjang 2.309 KM jalan yang menjadi kewenangan provinsi, hanya 638 KM atau 27,6 persen saja yang sudah diaspal dan dalam kondisi baik.
“Sisanya masih rusak. Kedua, ruas jalan di Manokwari sangat sempit, ini mempengaruhi citra dan wajah ibu kota provinsi Papua Barat,” ujar gubernur.
Ketiga, pemeliharaan saluran irigasi di 11 wilayah yang berada di bawah kewenangan provinsi, ketersediaan Tempat Pembuatan Akhir (TPA), dan jumlah rumah yang dibangun bagi orang asli Papua masih sangat minim, dengan rata-rata pembangunan hanya 200 unit setiap tahun.
Keempat, tingginya kawasan pantai akibat gelombang. Kelima, sering munculnya permasalahan hak ulayat dalam pengadaan tanah bagi pembangunan infrastruktur dasar di daerah.
Keenam, kondisi geografis wilayah berupa pegunungan dan kepulauan mengakibatkan kesulitan dan mahalnya biaya pembangunan perumahan dan kawasan pemukiman di wilayah Papua Barat. Ketujuh, masih terdapat 13 kawasan pemukiman kumuh yang tersebar di kabupaten/kota dengan penanganan yang kurang optimal.
Kepala Dinas PUPR Heri Gerson Natanyel Saflembolo mengatakan, rakornis yang digelar, juga membahas pengajuan ruas jalan strategis provinsi yang dapat diajukan sebagai ruas jalan nasional.
Kata Heri Saflembolo, ada beberapa ruas jalan strategis yang cukup panjang—membutuhkan anggaran yang besar untuk pengembangannya. “Kami akan coba ajukan sebagai jalan nasional,” ujarnya.
Heri Saflemboli menambahkan, rakornis PUPR provinsi Papua Barat melibatkan perwakilan Badan Perencanana Nasional (Bapenas), Agraria dan Tata Ruang, serta perwakilan dinas PU kabupaten/kota se-Papua Barat, dan berlangsung selama 2 hari (26-27) Maret. (MR3)
