MANOKWARI, PAPUAKITA.COM—Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan menyikapi aspirasi yang disuarakan oleh masyarakat dalam aksi demonstrasi di kantor MRP Papua Barat dan DPR Papua Barat, menuntut pengembalian hak politik orang asli Papua, beberapa waktu lalu.
Kata gubernur, diperlukan data dan fakta untuk membuktikan adanya kecurangan dalam pelaksanaan pemilu 17 April lalu. Gubernur juga menyampaikan tidak bisa mengintervensi kerja-kerja KPU sebagai penyelenggara pemilu, karena KPU adalah lembaga independen yang dijamin dengan Undang Undang.
“Kalau kita bicara harus sesuai data dan fakta, saya sebagai gubernur juga tidak bisa intervensi KPU. Hak mutlak dan independen mereka dalam pelaksanaan Pemilu. Kalau tidak terima dengan hasil silahkan tempuh proses hukum,” kata Gubernur Dominggus Mandacan, Rabu (15/5/201).
Gubernur Dominggus Mandacan juga menjawab Ketua DPW Partai Nasdem provinsi Papua Barat. Ia mengimbau, para pihak yang merasa dirugikan atau mengetahui adanya kecurangan, baik di tingkat PPD maupun di KPU bisa menindaklanjutinya sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
“Selama ini juga bawaslu telah menerima laporan kecurangan terbukti dengan telah berlangsungnya pemungutan suara dan perhitungan ulang di beberapa TPS,” jelasnya.
Sementera terkait adanya ancaman pemalangan di sejumlah lokasi, seperti sumber air bersih dari PDAM, Dominggus menegaskan, agar tidak ada aksi yang mengorbankan kepentingan umum hanya karena kepentingan perorangan maupun kelompok.
“Air dan listrik merupakan kebutuhan vital yang bisa mengorbankan masyarakat Manokwari. Mungkin satu hari bisa dipalang tapi selanjutnya pasti kita bongkar. Jangan mengorbankan kepentingan umum pasti akan dibuka,” tegasnya.
Sebelumnya, salah satu caleg DPR RI, Obet Ayok menyatakan, akan bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh di Jakarta, untuk mengadukan permasalahannya serta menyampaikan kekecewaannya terhadap pengurus DPW Nasdem Papua Barat.
“Saya akan ketemu Surya Paloh dan saya akan sampaikan dan kasih jaminan umur Nasdem di 2024 di Papua Barat jangan harap. Dulu saya pernah janji untuk PDS di 2004 bahwa tidak akan masuk, benar 2009 tidak ada nama,” ujar Obet Ayok.
Obet Ayok mengklaim, meraup sebanyak 53 ribu suara di Papua Barat. Perolehan suara itu ia sebut diperoleh karena ketokohannya di mata masyarakat Papua Barat, bukan karena ada adanya pemberian atau menggunakan cara-cara tak terpuji.
“Saya orang baik sehingga orang bisa berikan suaranya tanpa saya berikan apa-apa. Saya cuma dibekali uang Rp650 juta untuk sosialisasi. Semua orang tahu, baik di daerah sampai di tingkat nasional, saya pejuang. Saya pelaku sejarah daripada otsus,” tuturnya.
Obet Ayok menyatakan, ketua DPW Nasdem harus berpikir baik dengan pengurusnya, juga di tingkat kabupaten dan kota terkait aspirasi politik orang asli Papua. Sebab, salah dalam memutuskan langkah politik bisa saja menyebabkan kegagalan bagi Nasdem di periode 2024 ke depan.
“Ini akan saya sampaikan kepada Surya Paloh di Jakarta. Jangan sampai Surya Paloh kesal kalau 2024 Nasdem tidak akan jaya lagi di Papua Barat. Itu tergantung dari pada saya, saya juga punya pengaruh besar di Arfak ini,” tukasnya.
Obet Ayok membandingkan perolehan suaranya dengan sesama caleg DPR RI asal Nasdem, Rico Sia yang meraup sekira 55 ribu suara. Dia menyatakan, 53 ribu suara adalah angka benar
“Suara 55 ribu itu tanda tanya. Rico Sia bukan pejuang, bukan orang asli Papua, kok bisa dapat angka itu? Rico Sia bukan pengurus partai dia hanya simpatisan yang diambil kemudian masuk dia dari demokrat ke Nasdem. Maka itu kembali kepada gubernur selaku Pembina politik dan juga ketua DPW Nasdem,” pungkasnya. (MR3/RBM)
