MANOKWARI, PAPUAKITA.COM— Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Papua Barat menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) II, yang dikemas dalam suasana halabilhalal, di salah satu hotel, Sabtu (15/6/2019). Pembukaan rakerda II MUI Papua Barat dihadiri oleh Kepada Bidang Seni dan Budaya MUI Pusat, KH. Sodikun.
Ketua MUI, H. Ahmad Nausrauw mengatakan, peran ulama dalam pembangunan menjadi tema khusus yang diusung dalam rakerda, “meningkatkan peran ulama dalam mewujudkan Papua Barat yang aman, sejahtera dan bermartabat”.
“Program kerja prioritas ditujukan untuk perbaikan umat dan peran MUI sebagai pelayan umat, karena MUI hadir untuk memberikan bimbingan bagi umat di Papua Barat,” kata Ahmad Nausrau.
Menurutnya, rapat kerja ini dimaksudkan, untuk menyinergikan program kerja MUI dengan program strategis pemerintah provinsi Papua Barat.
Ahmad Nausrau berpesan dengan berakhirnya pesta demokrasi, perbedaan pendapat yang terjadi segera disudahi. Dan membangun ukhuwah persaudaraan untuk terus membangun daerah lebih maju.
“Pesta demokrasi hanya terjadi 5 tahun sekali, namun ukhuwah kita berlangsung selamanya sehingga jangan terpecah hanya karena pelaksanaan pesta demokrasi,” tuturnya.
Di samping itu, Ahmad Nausrauw menyebutkan, beberapa agenda penting yang dipastikan masuk dalam pembahasan raker, adalah mendorong terbentuknya kepengurusan MUI di sejumlah kabupaten, seperti kabupaten Pegunungan Arfak, Tambrauw, dan Maybrat.
Gubernur Papua Barat dalam sambutan tertulis yang dibacakan Asisten Bidang Pemerintahan, Musa Kamudi, mengingatkan, peran dan fungsi lahirnya MUI tidak boleh dilupakan dalam penyusunan program kerja.
“MUI dapat memberikan fatwa dan nasehat kepada umat islam dan pemerintah mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan yang merupakan wadah ukhuwah, serta menjadi penghubung antara ulama dan umara dalam menyukseskan pembangunan di Papua Barat,” pesan gubernur.
Gubernur menyatakan, pemerintah juga berharap melalui rakerda dapat menghasilkan program yang dijadikan parameter peran dan tugas MUI sesuai dengan yang diharapkan pemerintah dan umat islam ke depan.
“Karena ulama mempunyai peran penting dalam fenomena yang terjadi di masyarakat untuk menyuarakan kebenaran. MUI juga diharapkan peka dan merespon permasalahan bagi,” tutup gubernur. (MR3)
