MANOKWARI, PAPUAKITA.COM—Koordinator Supervisi Pencegahan Wilayah VIII, Komisi Pemberantasan Korupsi Maruli Tua Manurung mengatakan, progres pencegahan koruspsi di Provinsi Papua Barat masih rendah. Baru mencapai 17 persen.
Adapun rinciannya, yakni perencanaan dan penganggaran 16%, PBB 10%, PTSP 23%, APIP 26 %, dan optimalisasi pendapatan daerah 10%.
“Kepala daerah tolong hal ini diatensi secara serius. Pencapaian saat ini akan terlihat bahwa pencegahan korupsi di Papua Barat dianggap main-main. April 2019 sudah diselenggarakan workshop. Tidak ada alasan lagi mereka tidak paham dan lain sebagainya,” tegas Maruli Tua awal Agustus lalu.
Maruli Tua menyatakan, progres pemberantasan korupsi di sejumlah daerah masih jalan di tempat. Ini terlihat dari data KPK. Padahal telah ada komitmen yang disepakati bersama oleh seluruh kepala daerah di Papua Barat dengan KPK. Hanya beberapa daerah saja yang jalan. Itu pun sangat lamban.
“Memang ada yang komitmen dan ada yang tidak, meski angkanya masih di bawah 16 persen, masih setengah hati. Kami tidak main-main lagi, kalau mau pencegahan korupsi ayo. Kalau tidak, ya sudahlah,” ujarnya.
Maruli Tua mengungkapkan, gubernur Papua Barat memiliki komitmen kuat terkait pemberantasan korupsi. Komitmen ini harus didukung oleh sekretaris daerah di semua kabupaten/kota dan provinsi.
Gubernur Dominggus Mandacan mengatakan, prosentase yang baru dicapai sebesar 17 persen menjadi motivasi untuk melakukan peningkatan terhadap rencana aksi pemberantasan korupsi di daerah. Diakui, provinsi Papua Barat masih dalam proses perbaikan managemen dengan penggunaan e-Planing dan e-Budgeting.
Dengan demikian, dibutuhkan waktu yang lebih lama agar semua komitmen tersebut benar-benar bisa berjalan dengan normal.
“Harapannya sebelum akhir tahun kita sudah harus benahi semua, perbaikan dilakukan secara bertahap. Awal kita akan selesaikan terlebih dahulu untuk LHKPN,” kata gubernur.
Selain provinsi Papua Barat, capaian yang diperoleh beberapa kabupaten dan kota tidak lebih baik. Diantaranya, Kabupaten Manokwari di angka 16%, Manokwari Selatan 2%, Pegunungan Arfak 1%, Teluk Wondama 10 %, dan Teluk Bintuni masih di bawah 10%. (MR3)
