JAKARTA, PAPUAKITA.com—Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Dukcapil Kemendagri) Zudan Arif Fakrulloh, mewajibkan seluruh lembaga pengguna hak akses verifikasi data kependudukan untuk melindungi kerahasiaan dan keamanan data penduduk.
Salah satu langkah yang dapat diupayakan adalah dengan mendorong lembaga pengguna untuk menerapkan apa yang disebut sebagai Zero Data Sharing Policy. Demikian disampaikan Zudan di acara Webinar Data Kependudukan dan Sistem Keuangan Digital, ditayangkan melalui youtube channel Kumparan pada Jumat (15/10/2021).
“Zero Data Sharing Policy dilakukan untuk menjamin tidak adanya berbagi-pakai data yang dilakukan lembaga pengguna, dimana data yang disebarkan bersumber dari hak akses verifikasi data kependudukan Dukcapil. Lembaga pengguna atau lembaga yang mendapatkan data dari Kemendagri misalnya KPU, dilarang membagikan kembali datanya pribadi penduduk kepada lembaga lain,” kata Zudan seperti dikutip dari siaran pers Puspen Kemendagri.
Tindakan berbagi data seperti itu dapat membuat suatu lembaga melakukan pelanggaran, Zudan mendorong agar berbagai lembaga, khususnya lembaga swasta yang bergerak di sektor pelayanan publik, untuk langsung mengakses ke sistem Dukcapil.
Ia mengatakan, hal itu dapat dilakukan dengan mekanisme perjanjian kerja sama pemanfaatan hak akses verifikasi data kependudukan. Pemanfaatan hak akses verifikasi data kependudukan dapat menjadi langkah sistemik untuk menghindari berbagai upaya tindak kejahatan penyalahgunaan data pribadi yang merugikan masyarakat dan penyedia jasa layanan publik.
Dicontohkan, hal verifikasi calon nasabah perbankan misalnya, akurasi dan keamanan data akan lebih tinggi bila perbankan langsung memverifikasi ke sistem Dukcapil dari pada lembaga perbankan tersebut melakukan verifikasi manual melalui foto kopi KTP elektronik dan sebagainya.
“Setiap produk apapun itu bisa dipalsukan termasuk KTP-el. Namanya siapa, namun fotonya diganti dengan foto orang lain yang bukan pemilik KTP-el tersebut,” ujar Zudan.
Zudan menambahkan, menghidari verifikasi data secara manual akan lebih baik dilakukan oleh berbagai lembaga. Dirinya mendorong lembaga-lembaga langsung melakukan kerja sama hak akses verifikasi data dengan Dukcapil untuk menghindari penyalahgunaan data pribadi melalui pemalsuan KTP-el. (*/PK-01)
