MANOKWARI, PAPUAKITA.com—Panitia Kerja (Panja) Bakal Calon Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Papua Barat Tengah (PBT) yang telah dibentuk DPR Papua Barat, segera mengundang empat bupati di wilayah adat Bomberay yang digadang-gadangkan daerah bawahan.
Ketua Panja PBT Mudasir Bogra mengatakan, undangan tersebut untuk perumusan strategi bersama dalam rangka pengawalan aspirasi masyarakat hingga ke tingkat pusat.
Bogra meminta keadilan dari negara yang diberikan bagi Tanah Papua. Sehingga, tujuh provinsi sebagai representasi tujuh wilayah adat betul-betul harus terealisasi.
“Artinya, di wilayah adat lain seperti di Papua sudah ada sedangkan di Papua Barat, kita menuntut jatah kami dari wilayah adat Bomberay,” kata Bogra
Menurutnya, dari empat calon wilayah bawahan yang sudah ada, ada usulan DOB baru seperti di Kabupaten Teluk Bintuni ada usulan DOB Babo, di Fakfak ada DOB Kokas serta ada DOB Arguni dan Etna di Kabupaten Kaimana.
“Saya pikir moratorium untuk kabupaten kota, mungkin pemerintah pusat masih perpanjang tetapi untuk provinsi, tidak. Jadi saya kira perjuangan akan kita lakukan bersama – sama untuk mengawal aspirasi ini,” ujar Bogra seraya menambahkan, ada respon baik dari masyarakat Papua Barat, dukungan dari DPR Papua Barat.
Disinggung terkait batas waktu panja yang terbatas hingga 2024 mendatang, diakui Bogra, waktu mereka singkat, namun pihaknya akan tetap berjuang hingga ke pemerintah pusat.
“Kami berharap, pemerintah pusat dapat merespon aspirasi ini dengan merumuskan Rancangan Undang – Undangnya (RUU) sekalipun di tahun 2024 belum bisa ditetapkan,” katanya.
Ditanya terkait rencana pembahasan grand desain yang akan dibahas antara Komisi II DPR – RI bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), jawab Bogra, pihaknya akan menyiapkan daftar inventarisasi masalah (DIM) guna mengantisipasi rencana pembahasan grand desain.
Disamping itu juga, kata dia, DIM ini akan menjadi referensi bagi Komisi II DPR – RI bersama Mendagri dalam merumuskan grand desain.
“Kami harap grand desain dari PBT kedepan harus bisa menganulir kekhawatiran jumlah penduduk yang nantinya menjadi alasan untuk menundah. karena, ini harus dikaji tuntas, jangan karena alasan jumlah penduduk menghambat proses ini,” harapnya.
Ditambahkan Bogra, minggu ini pihaknya akan mulai rapat internal panja dan agenda pertama pihaknya akan mengundang para bupati termasuk panjabat gubernur.
“Sejuah ini masing – masing pihak masih berjuang sendiri – sendiri seperti di Fakfak ada tim DOB, Kaimana maupun Manokwari. Kami berharap Panja bisa mengkoordinir tim – tim ini untuk di SK-kan Gubernur, sehingga kita bisa berjuang bersama ke pemerintah pusat,” tandas Bogra. (PK-01)
