MANOKWARI, PAPUAKITA.com—Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw menegaskan, ASN yang berkinerja rendah alias tidak becus pasti dievaluasi.
Untuk menjawab masalah kesejahteraan masyarakat di Provinsi Papua Barat, masih butuh banyak hal yang beriirisan dengan kinerja pemerintah daerah. Ia mengaku, hasil evaluasi menunjukkan hasil yang progresif.
“Semakin baiklah, para kepala-kepala OPD yang kita evaluasi lalu, baru kita geser ini mereka mulai mengerti bahwa pemerintahan itu seperti ini. Bukan milik kita, milik keluarga kita, pribadi kita, lingkungan kita, kesatuan kita, bukan.
Milik negera dan rakyat. Kalau tidak becus, tidak bekerja dengan benar pasti dievaluasi,” ujar Waterpauw usai memimpin apel gabungan pegawai di lingkup Papua Barat yang dipusatkan dipusatkan di Stadion Sanggeng, Senin (14/8/2023.
Penegasan Waterpauw ini, berkaitan dengan arahan Presiden Joko Widodo terkait praktek pengelolaan anggaran publik. Presiden berharap, pengelolaannya makin bertanggung jawab terhadap kinerja dan menciptakan belanja berkualitas (spending better)
“Di kita tidak semua dan tidak banyak. Ini sifatnya mengingatkan. Saya wakil pemerintah pusat, tugasnya harus bicara apa yang menjadi kebijakan presiden. Ayo kita ubah hal-hal yang ada anggapan kita juga bagian dari itu,” ujarnya.
Secara jujur, Waterpauw mengaku, presiden saat memaparkan indikator pengelolaan anggaran seperti itu berharap Papua Barat masuk. Faktanya, provinsi Papua Barat tidak berada dalam bagian tersebut.
“Beberapa waktu kemudian barulah terungkap. Puji Tuhan. Kalau itu sampai juga di Papua Barat, mari kita renungkan bersama. Kita tunduk kepala, kita malu bersama. Tapi tidak,” tuturnya.
Pengeloaan anggaran publik kaitannya dengan kemerdekaan, Waterpauw berpesan, harus bermakna dengan mencapai masyarakat yang sejahtera. Sebab, pemerintah memiliki amanah berkaitan dengan anggaran dan program-program yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat.
Lihat juga : Paulus Waterpauw dampingi Wapres Ma’ruf Amin kunjungi Distrik Babo
“Jangan salah. Keliru kalau kita hanya berpikir itu untuk perjalanan dinas, makan dan minum dan lainnya. Sementara anggaran untuk rakyat tidak pernah kita buat, itu yang saya singgung tadi sesuai amanat presiden. Jangan berpikir terbalik, utamakan untuk kepentingan organisasi baru kepentingan rakyat. Itu tidak benar juga,” tandasnya. (PK-01)
