MANOKWARI, PAPUAKITA.com—Pengusaha orang asli Papua (OAP) yang bergerak di sektor jasa dan konstruksi, adalah salah satu komponen yang ikut mendukung eksistensi implementasi Otonomi Khusus (Otsus).
Wakil Ketua Fraksi Otsus DPR Papua Barat (DPRPB) Dominggus Adrian Urbon mengatakan, pengusaha asli Papua juga merupakan salah satu bagian dari perjuangan sehingga menghadirkan Otsus di atas Tanah Papua.
“Pelibatan pengusaha asli Papua dalam paket-paket pekerjaan atau proyek pemerintah provinsi di wilayah Papua Barat merupakan pengejawantahan dari pelaksanaan otonomi khusus,” tegas Urbon, Rabu (23/11/2023)
Pria yang akrab disapa Kaka Dom Urbon ini, mengingatkan bahwa, negara memiliki tangung jawab dan mempunyai kewajiban untuk menghidupkan pengusaha asli Papua melalui keterlibatan dan partisipasi mereka dalam pembangunan.
Perspektif Dom Urbon, menghidupkan itu dalam konteks Otsus dibidang pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Dengan demikian, kontraktor asli Papua harus dipandang sebagai subjek, bukan sekadar menjadi objek sehingga pemberdayaannya lebih partisipatif.
“Kontraktor asli Papua ini tidak memiliki pekerjaan di sektor lain selain di sektor jasa dan konstruki. Saya mengharapkan, Dinas PUPR bisa memperhatikan persoalan ini dengan baik,” pintanya.
Pemberdayaan partisipatif
Pola pemberdayaan kepada kontraktor asli Papua, mesti kontinyu melalui pembinaan maupun pengorgaisasian oleh OPD-OPD yang ada di lingkup pemprov Papua Barat.
Supaya ke depan, mereka ini bisa kontraktor yang memiliki kemampuan untuk menekuni profesinya dan berprestasi dalam menyelesaikan pekerjaan yang sebagai wujud tanggung jawab.
“Mereka harus bisa berjalan dengan baik. Baik secara kualitas maupun kuantitas, learning by doing. Mereka juga mengambil partisipasi dan peran serta dalam pembangunan di Papua Barat,” tutur Dom Urbon.
Lihat juga : Komisi IV DPR Papua Barat Tinjau Terminal Tipe B di Kabupaten Teluk Bintuni
Dom Urbon pernah menjabat sebagai Ketua KAPP (Kamar Adat Pengusaha Papua) Papua Barat, ia duduk di Komisi IV yang membidangi infrastruktur. Sehingga paham betul soal dinamika yang terbangun dalam persaingan untuk mendapatkan proyek pemerintah.
“Saya sebagai wakil rakyat yang berada di komisi IV, PUPR adalah mitra kerja kami. Saya berjanji akan mendorong ini, berikan mereka paket pekerjaan. Jangan sampai mereka tidak dapat pekerjaan, mereka ini butuh hidup,” tandasnya. (PK-01)
