MANOKWARI, PAPUAKITA.com—Masa sidang 1 dimanfaatkan oleh Komisi II DPR Papua Barat (DPRPB), untuk melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Timur tepatnya di Kabupaten Malang dan Kota Batu. Dalam lawatan ini, rombongan DPRPB mengunjungi Balai Besar Pelatihan Pertanian Malang dan Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu.
Ketua Komisi II Fredrik F. Marlissa mengatakan, lawatan DPRPB dilakukan bersama Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Kepala Balai Pembibitan Papua Barat. Ini merupakan kegiatan bersama mitra komisi.
“Kita ke balai lebih banyak orientasinya pada pengembang sumber daya manusia (SDM). Lewat kunker ini, kita ingin berkoordinasi dan bangun kerja sama untuk pengembangan petani dan peternak lokal di Papua Barat,” ujar Fredi Marlisa, Kamis (31/3/2022).
Melalui lawatan di daerah Malang dan Batu, lanjutnya, bisa diketahui soal upaya kembangkan dan budidaya, dan pendamping hingga ke tingkat pasar. “Ini yang menjadi fokus komisi,” katanya.
Papua Barat telah ada balai. DPRPB melihat keberadaan sarana ini belum didukung dengan pembiayaan dan infrastruktur yang memadai, untuk melakukan pengembagan dan budidaya, serta pendampingan.
Hasil kunker komisi ini diharapkan dapat membangun persepsi dan kerja sama dalam meningkatkan kapasitas Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Pertanian maupun Peternakan dalam rangka peningkatan program-program.
“Kita lebih fokus ke budidaya. Sementara budidaya ini membutuhkan keterampilan dan SDM yang andal, budaya kita dalam hal petani dan peternak memang membutuhkan satu proses yang panjang harus ada perubahan mindset dan pendampingan yang ketat, tidak hanya didampingi saja tapi bagaimana proses sampai dengan akses pasarnya,” paparnya.
Upaya peningkatakan kualitas dan kuantitas program dibidang pertanian dan peternakan di Papua Barat, menurut Marlisa, dapat dilakukan dengan optimal. Sebab alam di Papua Barat sangat luar biasa.
”Tinggal pemerintah mau fokus bukan saja fokus pada program tetapi fokus juga ke anggarannya. Manajemen pertanian maupun perternakan harus ada kalau kita lihat semuanya sederhana, diberikan dan dilepas begitu saja. Seharusnya ada pendampingan hingga ke pasar itulah yang dilakukan disini (Jawa Timur),” ujarnya lagi. (PK-01)
