MANOKWARI, PAPUAKITA.com—Ketua DPR Papua Barat Orgenes Wonggor yang akrab disapa Owor menegaskan, pembangunan kantor baru DPRPB dan MRPB, membutuhkan dukungan Jakarta (pemerintah pusat).
Dukungan pemerintah pusat melalui alokasi APBN sangat menentukan keberlangsungan proses pembangunan kantor DPRPB maupun MRPB. Hal itu, melihat dari kondisi dan kemampuan keuangan Pemprov Papua Barat.
“Kemampuan anggaran kita di daerah seperti tahun ini, kita butuh bantuan dari pusat. Kalau berharap anggaran dari provinsi (APBD) itu tak akan bisa. Apa lagi kantor ini rusak akibat insiden 19 Agustus 2019,” kata Owor seperti dikutip, Senin (13/1/2025).
Pemprov PB bersama DPRPB telah menetapkan APBD 2025, senilai lebih dari 3 triliun.
Dengan kondisi anggaran yang terjun bebas seperti itu, Owor menyangsikan gedung baru Sekretariat DPR Papua Barat (DPRPB) dan Sekretariat Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat (MRPB) segera bisa terealiasi.
“Anggaran ini dari 7 triliun ke 6, 5 triliun hingga sekarang ini hanya 3,4 triliun. Itu sangat-sangat, kita tidak percaya bahwa itu (kantor baru) bisa dibangun di tahun ini,” ujarnya.
Pembangunan gedung kantor baru DPRPB tersebut menjadi salah satu agenda di periode 2024-2029.
Untuk itu, Owor optimis, pihaknya tetap berjuang agar di periode 2024-2029 ini, kantornya harus sudah dibangun.
“Walaupun pembangunannya berapa persen yang ada, kita sudah memulainya,” tutupnya.
Lobi ke kementerian
Secara kelembagaan pun, DPRPB telah melakukan lobi dengan beberapa kementerian terkait di tingkat pusat. Agar pemerintah pusat ikut menyokong anggaran pembangunan kantor DPRPB baru.
“Kita sudah lakukan lobi-lobi ke Bappenas dan Kementerian Keuangan. Kita coba komunikasikan soal pembangunan kantor DPR Papua Barat sehingga pusat bisa membantu kita,” katanya.
DPRPB juga mendorong agar pembangunan kantor DPRPB dilaksanakan bersamaan dengan pembangunan kantor MRPB.
“Kita juga komunikasikan agar pemerintah pusat juga membantu pembangunan kantor MRPB supaya bisa dimulai bersamaan dengan kantor DPRPB,” ungkap Owor.
Menjadi informasi bahwa, pembangunan gedung kantor baru DPRPB ini, prosesnya telah dimulai dengan peletakkan batu pertama. Proses itu berlangsung di era kepemimpinan Gubernur Dominggus Mandacan (2017-2022).
“Peletakkan batu pertama itu sudah dilakukan di zaman kepemimpinan Pak Dominggus Mandacan sebagai gubernur. Tetapi tahapan selanjutnya itu sama sekali belum dilaksanakan,” tandasnya.