MANOKWARI, PAPUAKITA.COM—Unsur pimpinan DPRD Kabupaten Manokwari masa jabatan 2019-2024 telah diresmikan pelantikannya. Selama 5 tahun ke depan, lembaga representatif masyarakat ini akan bekerja memperjuangkan aspirasi masyarakat di daerah ini.
Diketahui, kursi unsur pimpinan DPRD kabupaten Manokwari diperoleh oleh PDI Perjuangan sebagai ketua, partai Golkar dan partai Nasdem masing-masing sebagai wakil ketua I dan wakil ketua II. Adapun Ketua DPRD, Yustus Dowansiba dan Wakil Ketua, Bons. S Rumbruren yang telah dilantik lebih awal, kecuali perwakilan golkar, Norman Tambunan.
Ketua DPRD, Yustus Dowansiba mengatakan, penyelenggaraan pemerintahan daerah butuh sinergitas. Untuk itu, DPRD dan bupati harus bersinergi dan mengoptimalkan komunikasi dan koordinasi.
“Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berjalan baik diperluakan sinergitas. Diharapkan bupati dan DPRD dapat menuntaskan problematika yang ada,” ucap Yustus Dowansiba dalam sambutannya usai diresmikan sebagai ketua definitif DPRD kabupaten Manokwari (2019-2024), Rabu (25/9/2019).
Kata Yustus, sinergitas bupati dan DPRD menjadi hal penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk dukungan dari semua elemen masyarakat guna mendukung DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai representatif masyarakat kabupaten Manokwari.
“Mohon doa restu masyarakat agar dapat mengemban tugas dengan baik. Jabatan ini hanya sementara dan semata-mata adalah perjuangan bersama,” tutur Yustus.
Kemandirian ekonomi dan kearifan lokal sesuai dengan semangat otonomi khusus. Adalah agenda prioritas di era kepemimpinan Yustus Dowansiba sebagai ketua DPRD Manokwari (2019-2024).
Menurut Yustus, eksistensi dan kinerja DPRD harus diperhitungkan sehingga usulan masyarakat bisa diperjuangkan melalui kinerja maksimal.
Bupati Manokwari, Demas Paulus Mandacan dalam sambutan tertulis yang dibacakan Wakil Bupati, Edi Budoyo mengingatkan, akan harapan besar bagi lembaga DPRD. Di mana, DPRD adalah pembawa aspirasi masyarakat dan mitra strategis pemerintah daerah.
“Sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah dan mitra pemda yang memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi ini dijabarkan dalam regulasi, pembahasan APBD, serta pengawasan kebijakan pemerintah,” kata wabup.
Ditambahkan, dengan berbekal optimisme, semangat, dan kemampuan, serta kebersaman dengan semua elemen masyarakat dan pemerintah daerah. DPRD dan pemerintah daerah bisa terus bersinergi. (RBM)
