MANOKWARI, PAPUAKITA.com–Pengangkatan 1.283 pegawai di lingkungan Pemprov Papua Barat melalui jalur CPNS dan P3K (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja), menuai protes ratusan honorer lainnya. Hasil ini dipersoalkan.
Pengangkatan ribuan pegawai tersebut dituding disusupi oleh honorer siluman, yang tak pernah bekerja di lingkup pemprov Papua Barat sejak 2005-2012, meski demikian terakomodir dalam formasi tersebut.
Koordinator Honorer George Menanti menyatakan, sejak dikeluarkan pengumuman nama-nama pegawai yang lulus seleksi, baik lewat jalur CPNS maupun P3K, sampai hari ini belum dibuka ke publik.
“Tidak diumumkannya nama-nama yang lulus seolah gubernur, BKD dan seluruh pejabat (pemprov) melindungi honorer siluman yang ikut diangkat sebagai CPNS dan P3K Papua Barat,” ujar George saat menggelar demonstrasi damai di Kantor Gubernur Provinsi Papua Barat, Selasa (25/8/2020).
Demonstrasi yang diikuti sekira 400 an honorer yang mengklaim diri tak terakomodir dalam formasi 1.283, ini mendesak bertemu dengan Gubernur Dominggus Mandacan dan Sekretaris Daerah Nathaniel Mandacan, untuk mempersoalkan hasil CPNS dan P3K pemprov Papua Barat.
Meski demikian para demonstran hanya ditemui oleh Asisten II Setda Pemprov Papua Barat, Melkias Werinussa.
Melkias Werinussa dalam kesempatan itu memberikan informasi, bahwa gubernur maupun sekda sedang tidak berada di tempat. Ia juga mengingatkan soal data yang wajib dilengkapi serta dibawa pada saat ratusan honorer ini bertemu dengan gubernur atau sekda.
”Honorer yang tidak terakomodir harus membawa data honor dari masing-masing OPD dengan tanda tangan kepala dinasnya,” ujarnya.
George mengatakan, meski telah bekerja bertahun-tahun, dirinya bersama sesama honorer yang berjumlah 484 dan yang tersebar di 25 OPD, tak terakomodir dalam pengangkatan pegawai. Padahal pemprov Papua Barat memberikan priortas formasi CPNS diisi oleh 1.283 honorer yang telah bekerja sejak 2005-2012.
“Kami sudah membuat rekapan honorer dimasing-masing OPD sesuai dengan arahan pak sekda pada 5 Agustus lalu. Kami ingin mendapat jawaban dan kepastian agar masalah ini selesai. Kami siap mendengarkan pengumuman 1.283 nama dari BKD untuk dibandingikan dengan data yang kami miliki,” pungkasnya. (TRI)
