MANOKWARI—Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) Papua Maluku, mengusulkan penambahan Satuan Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN), di tiga kabupaten di Provinsi Papua Barat.
Adapun tiga kabupaten yang dusulkan mencakup, Kabupaten Manokwari, Manokwari Selatan, dan Teluk Wondama. Ketiga kabupaten tersebut dinilai merupakan daerah dengan jumlah nelayan yang cukup banyak.
“Terkait dengan pengusulan 2 SPBN itu atas kajian Hiswanamigas. Tapi, saya selaku ketua Hiswana Migas, bahwa kebutuhan masyarakat nelayan atas BBM murah itu masih sangat jauh dari harapan,” kata Ketua Hiswana Migas, Ferry Auparay seperti dikutip, Selasa (11/3/2025).
Hiswana Migas mengklaim, tingkat kebutuhan masyarakat nelayanan akan BBM bersubsidi di tiga daerah tersebut berkisar 80 persen.
“Dari kerja-kerja masyarakat yang nge-tap BMM di SPBU menggunakan tangki modifikasi atau tangki siluman. Itu pasarnya 80 persen ke nelayan. Ini sangat disayangkan, nelayan yang seharusnya menerima subsidi, harus beli BBM dengan harga di atas Rp14.000. Subsidinya tidak tepat sasaran,” ujarnya.
Hiswana Migas menilai, dengan adanya penambahan SPBN di Manokwari, Manokwari Selatan, dan Teluk Wondama. Adalah salah satu langkah yang bisa mengurai masalah penyalahgunaan BBM bersubsidi.
“Untuk mengurangi antrean di SPBU dan pembelian di atas harga yang berulang kali secara ilegal di semua SPBU yang ada di Manokwari, saya berharap Pertamina harus bisa melahirkan SPBN,” ungkap Ferry Auparay.
Titik SPBN
Ferry Auparay mengatakan, Hiswana Migas merekomendasi penempatan titik SPBN khusus di kabupaten Manokwari berada di Kampung Arowi dan Kelurahan Andai.
“Kalau SPBN tersebut bisa diwujudknan di tahun 2025, harapan saya tidak lagi ada orang ngetap di SPBU. Karena 80 persen kebutuhan BBM sudah terjawab dengan lahirnya SPBN. Kita bisa menghindari pembelian BBM ilegal secara berulang di SPBU dan pelayanan BBM bersubsidi tidak tepat sasaran,” ucapnya.
Guna merealisasikan SPBN di tiga wilayah di Papua Barat, Hiswana Migas berharap gubernur dan bupati bisa memberikan dukungan penuh terhadap upaya-upaya yang dilakukan.
“Siapapun pengusahanya, saya selaku ketua Hiswana Migas saya mendukung penuh. Untuk di Manokwari, kita harus selesaikan 2 SPBN. Kemudian, di Manokwari Selatan kita butuh 1 SPBN dan satu lagi di kabupaten Teluk Wondama,” tegas Ferry Auparay.
Dengan hadirnya SPBN tersebut, Hiswana Migas optimis bahwa kebutuhan BBM bersubsidi itu bisa dinikmati oleh masyarakat nelayan maupun masyarakat yang bermukim di wilayah pesisir di tiga daerah itu.
“Masyarakat bisa mendapatkan keadilan energi sesuai dengan cita-cita dan tujuan Bapak Prabowo Subianto (presiden) tentang ketahanan energi,” tuturnya.
Ferry Auparay menambahkan, SPBN di kabupaten Manokwari telah hadir di era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, tepatnya di areal PPI Sanggeng.
“Pada saat itu, Pak Freddy Numberi sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Pak Numberi membangun dua SPBN saat itu, satu di Fakfak dan satunya lagi di Manokwari.Sampai periode Pak Jokowi berakhir itu belum ada penambahan SPBN,” sebut Ferry Auparay.
Hiswana Migas berharap, di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subiyanto bisa melahirkan kebijakan melalui Pertamina untuk mewujudkan pembangunan SPBN tersebut. Dengan harapan, masyarakat nelayan dan pesisir bisa mendapatkan BBM subsidi dan merasakan keadilan energi.
