PEGUNUNGAN ARFAK, PAPUAKITA.com—Kebutuhan akan air bersih, akses jalan, jembatan, hingga fasilitas umum masih menjadi persoalan utama yang dihadapi masyarakat di Distrik Hink, Kabupaten Pegunungan Arfak. Kondisi itu terungkap dalam kegiatan reses Anggota DPR Provinsi Papua Barat (DPRPB), Aporina Dowansiba 3-6 Juni 2026.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut menyebut mayoritas aspirasi yang disampaikan warga masih berkaitan dengan pelayanan dasar. Kondisi tersebut menjadi potret pembangunan di wilayah pedalaman masih perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah.
Aporina menegaskan, program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah sudah seharusnya menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Dirinya menyebutkan, aspirasi yang diterima sebagian besar masih berkaitan dengan pelayanan dasar.
Reses berlangsung pada 3–6 Juni 2026 di Kampung Penibut dan Kampung Ngimoubrij, Distrik Hink, dengan melibatkan pemerintah distrik, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta warga setempat.
Misalnya, di Kampung Penibut, masyarakat mengusulkan pembangunan sarana air bersih, jembatan, pembersihan lahan, perbaikan parit, pembangunan tugu selamat datang, kandang ternak babi, rehab bangunan gereja dan perlengkapannya, pengecoran lapangan futsal beserta pagar, hingga pembangunan rumah bagi penyandang tunanetra.
Sementara di Kampung Ngimoubrij, masyarakat meminta pembangunan MCK, bak air bersih, pengecoran bahu jalan sepanjang, lapangan bola voli, rumah tipe 45, generatoset, pembersihan lahan kolam baptis, pagar Kantor Majelis Daerah Hink, bantuan mesin babat dorong, serta bantuan bibit sayuran.
Aporina menyatakan seluruh aspirasi masyarakat akan diperjuangkan melalui mekanisme DPR Papua Barat. Hasil reses akan dibahas dalam rapat internal dewan sebelum dimasukkan ke dalam Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRP sebagai rekomendasi program pembangunan pemerintah daerah.
“Kami akan memperjuangkan seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat. Namun perlu dipahami bahwa tidak semua usulan dapat direalisasikan sekaligus. Pelaksanaannya tentu disesuaikan dengan kemampuan keuangan pemerintah daerah,” ujarnya.
Selain menyerap aspirasi masyarakat, Aporina juga melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan program pembangunan yang dibiayai APBD Provinsi Papua Barat. Menurutnya, kegiatan reses menjadi sarana bagi DPRPB untuk memastikan program pemerintah berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
Dari hasil reses, Aporina menyimpulkan bahwa infrastruktur dasar masih menjadi tantangan terbesar di Pegunungan Arfak. Selain jalan dan jembatan, masyarakat berharap adanya peningkatan layanan air bersih, pendidikan, dukungan sektor pertanian, pembangunan fasilitas olahraga, hingga bantuan bahan bangunan rumah.
Aporina turut menyoroti pentingnya sinergi antara DPRPB, Pemerintah Provinsi Papua Barat, Pemerintah Kabupaten Pegunungan Arfak, dan organisasi perangkat daerah (OPD).
Ia berharap seluruh usulan yang disampaikan masyarakat, baik melalui Musrenbang maupun reses DPRPB, dapat menjadi prioritas dalam penyusunan program pembangunan sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat hingga ke kampung-kampung.
