MANOKWARI, Papuakita.com – Barisan Merah Putih (BMP) Provinsi Papua Barat menggelar Musyawarah Daerah (Musda) pertama.
Musda dibuka langsung oleh Ketua Umum DPD BMP RI Provinsi Papua Barat, Sahaji Refideso, yang berlangsung di salah satu hotel di Manokwari, Selasa (29/5/2018) malam.
“Musda dilaksanakan untuk yang pertama kalinya semoga dengan keadaan seperti ini kita tetap eksis dan dalam lindungan Tuhan,” kata Refideso dalam sambutannya.
Agenda musda kali ini akan dilanjutkan dengan pelantikan Pengurusan dan Ketua BMP. Sebab massa jabatan DPD BMP Papua Barat akan berakhir pada Oktober 2018.
“Pengambilan keputusan tertinggi ada pada kegiatan Musda ini. Karena kita harus menyesuaikan dengan perkembangan situasi,” ujarnya.
Menurut Refideso, BMP RI Papua dan Papua Barat memiliki kekhasan tersendiri. Dibentuk sejak tahun 2009, oleh tokoh-tokoh dan organisasi-organisasi Pembebasan Irian Barat.
Diantaranya, GAPI, DMP, GMP, Rumput Trikora dan Pejuang Diplomatik di PBB. Dikatakan, BMP dibentuk untuk melanjutkan perjuangan yang artinya bahwa perjuangan Pembebasan Irian Barat dari Kolonialisme.
“Perjuangan sampai saat ini belum berakhir dan baru kembali bangkit, namun menyisikan banyak persoalan baik orang Papua dengan orang Papua sendiri maupun Orang Papua dengan Negara,” ucapnya.
“Kita harus memperjuangkan hak-hak orang Papua duduk di parlemen, makanya kenapa masih banyak orang-orang Papua masih saja ada yang demo,” ujar Refideso.
Selain itu, lanjut Refideso, salah satu agenda penting dan strategis yang harus ikuti dikawal oleh BMP adalah agenda pemilihan umum.
Dia menegaskan, BMP tidak menjadi organisasi yang aktif berpolitik. Akan tetapi sebagai organisasi yang menjaga Papua tetap sebagai wilayah NKRI.
“Diharapkan BMP selalu mendapat respon yang baik oleh negara. Sehingga BMP dapat merumuskan hal-hal guna menjaga stabilisasi keutuhan NKRI,” ujarnya.
Refideso menambahkan, agenda musda penting dilaksanakan guna meluruskan pelbagai masalah di Indonesia akibat dampak dari globalisasi, dampak perekonomian dan dampak pembangunan serta munculnya radikalisme yang mengganggu stabilitas negara.
“Ciptakan BMP menjadi besar dan menjadi milik orang Papua serta jangan lagi memiliki pandangan yang berbeda-beda demi keutuhan NKRI,” ujarnya. (RBM)
