MANOKWARI, PAPUAKITA.com—Provinsi Papua Barat menempati posisi terendah terkait kinerja birokasi. Ini berdasarkan penialain Pemerintah Pusat. Untuk mengubah penilaian tersebut kinerja ASN di lingkup Papua Barat terus harus ditingkatkan.
Pernyataan ini disampaikan Asisten Bidang Pemerintahan Setda provinsi Papua Barat, Musa Kamudi. Ia mengatakan, salah satu indikator penilaian adalah menyangkut penyampaian Dokumen Kebijakan Umum dan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
Dokumen-dokumen tersebut baru diserahkan pemrov ke DPR Papua Barat sekira awal November 2019 lalu.
“Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 58 tahun 2007 menyangkut penyampaian KUA dan PPAS dilakukan selambat-lambatnya pada pekan pertama Juni setiap tahun.
Pemprov Bapua Barat selalu terlambat menyerahkannya termasuk soal Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LAKIP dan LPPD),” kata Musa Kamudi.
Guna menyikapi kondisi yang hampir selalu terjadi setiap tahun tersebut pemprov Papua Barat mulai tahun 2020 akan menggelar evaluasi kinerja yang akan dipimpin langsung oleh wakil gubernur selaku koordinator pengawasan. Sebelumnya, rapat terbatas telah digelar dan dipimpin langsung oleh Gubernur Dominggus Mandacan pada 8 Januari lalu.
“LAKIP dan LPPD selalu dievaluasi dari hasil evaluasi pemerintah pusat yang kita terima hasilnya, kita selalu berada di peringkat terbawah.
Musa Kamudi menambahkan, rapat tersebut guna menindaklanjuti penilaian pusat terhadap rendahnya kinerja pemprov Papua Barat. Salah satu upaya yang segera dibenahi adalah sistem absensi satu pintu dengan menggunakan fingger print.
“Finger print tersebut selama ini dipakai untuk membayarkan TPP. Tetapi kita harapkan juga bisa kita pakai untuk mengukur kinerja sehingga ada sanksi-sanksi yang diberikan kepada ASN,” pungkasnya. (ARI)
