MANOKWARI, PAPUAKITA.com—Sekretariat DPR Papua Barat (DPRPB) bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Papua Barat melakukan penggecekan lahan pembangunan gedung baru kantor DPR Papua Barat.
Sekretaris DPR Papua Barat, Frenky K. Muguri mengatakan, setelah pihaknya bersama PUPR Papua Barat mengecek lahan, akan dilakukan pertemuan lagi bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Papua Barat dan Pemilik Hak Ulayat.
“Saya sudah koordinasi dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan. Nanti setelah saya selesaikan tugas diklat baru kita kembali koordinasi lebih lanjut bersama pemilik hak ulayat. ,” kata Muguri.
Adapun hasil pertemuan dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan dan pemilik hak ulayat telah dilakukan. Dalam rangka mempersiapkan administrasi status lahan yang nantinya akan diselesaikan.
“Perlu ada kejelasan status tanah dari pemilik hak ulayat kepada pemerintah provinsi sebelum dilakukan pembayaran ganti rugi,” katanya.
Proses pembebasan lahan kantor DPRPB direncanakan direalisasikan secara bertahap di tahun ini. Sehingga diharapkan proses pembangunan sudah bisa dilaksanakan di tahun anggaran 2023.
“Anggaranya ada di Dinas Lingkungan Hidup dan Pertahanan Papua Barat, anggaran tidak bisa dicairkan kalau proses administrasi dan status lahannya belum jelas,” terangnya. (PK-01)
