MANOKWARI, PAPUAKITA.com—Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Provinsi Papua Barat, membuktikan peran strategisnya dalam menghadirkan pengalaman wisata yang berkualitas dan berkesan.
Dalam dunia kepariwisataan, pramuwisata adalah wajah pertama yang menyapa wisatawan dan menjadi penentu kesan awal terhadap sebuah destinasi. Peran strategis ini dijalankan secara konsisten dari lapangan hingga kebijakan.
Demikian Ketua DPD HPI, Matias Rumbruren dalam keterangannya yang diterima, Ahad (23/3/2025). Ia mengatakan, HPI bukan sekadar organisasi profesi, melainkan mitra strategis dalam membangun pariwisata Papua Barat.
Peran strategis itu, kembali terbukti pada kunjungan keempat kapal pesiar MV Coral Geographer yang membawa 102 wisatawan mancanegara ke Manokwari pada 21 Maret 2025.
Kunjungan ini merupakan bagian dari program kolaboratif antara HPI Papua Barat dan Signature Papua—yang sejak awal 2025 telah berhasil mengoordinasikan empat kunjungan kapal pesiar ke Pulau Mansinam.
“Dari kegiatan kunjungan ini, kita mencatat perputaran ekonomi sekira Rp25 juta, yang berasal dari donasi, belanja souvenir, biaya pertunjukkan budaya, hingga konsumsi lokal seperti kelapa muda. Ini menunjukkan bahwa pemanduan wisata mampu menghasilkan kontribusi nyata bagi ekonomi daerah,” jelas Matias.
Rangkaian kegiatan wisata kali ini, menurut Matihas, dirancang dengan memperhatikan keunikan lokal. Wisatawan disambut dengan pertunjukan tari adat dari suku Arfak dan Biak-Doreri di Pulau Lemon, yang dipentaskan secara profesional namun tetap mempertahankan kekayaan nilai-nilai kultural Papua.
Keaktifan HPI
Matias kembali menegaskan, bahwa HPI Papua Barat tak hanya bertanggung jawab atas penyambutan. Akan tetapi juga menurunkan pramuwisata tersertifikasi untuk mendampingi wisatawan ke dua situs penting di Pulau Mansinam.
Adapun situs dimaksud adalah, Museum Sejarah Pekabaran Injil bersama pemandu museum Natalia Kendek, dan Situs Patung Kristus Raja, yang dipandu langsung oleh Matias Rumbruren sekaligus Leader Guide kegiatan ini.
Lebih dari sekadar dampak ekonomi, Matias menekankan pentingnya keterlibatan HPI dalam proses penyusunan kebijakan dan pengembangan destinasi.
“Kami ingin pemerintah melihat HPI sebagai partner pembangunan, bukan sekadar pelengkap acara. Kami punya SDM, pengalaman lapangan, jaringan nasional, dan komitmen kuat untuk memajukan pariwisata yang berkelanjutan dan berbasis masyarakat,” tegasnya.
Keaktifan DPD HPI Papua Barat juga tak hanya berhenti di kegiatan guiding. Organisasi ini terlibat dalam pengembangan kurikulum pelatihan, mendorong sertifikasi profesi pramuwisata sesuai SKKNI, hingga advokasi agar desa-desa wisata seperti Kampung Mansinam mendapatkan perhatian yang layak dari pemerintah.
Kegiatan pemanduan wisata kapal pesiar ini sekaligus menjadi cermin dari kualitas pelayanan yang dapat diberikan jika seluruh elemen pariwisata—mulai dari komunitas lokal, pemandu wisata, hingga pelaku usaha—berkolaborasi di bawah koordinasi profesional seperti HPI.
Dalam konteks yang lebih luas, kontribusi HPI mencerminkan semangat pariwisata berbasis kualitas, integritas, dan pemberdayaan lokal.
Pemerintah daerah mesti bersedia membuka ruang dialog dan kerja sama yang lebih erat, bukan tidak mungkin Papua Barat akan menjadi contoh sukses sinergi antara profesi, komunitas, dan pemerintah dalam membangun destinasi wisata kelas dunia.
