MANOKWARI, PAPUAKITA.COM – Aspek pelayanan dan pengawasan menjadi tumpuan jajaran imigrasi dalam memberikan pelayanan keimigrasian secara optimal di Provinsi Papua Barat.
Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM Provinsi Papua Barat, Anthonius Mathius Ayorbaba mengatakan, pelayanan keimigrasian di wilayah Papua Barat masih berkutat dengan masalah sistem dan jaringan.
“Terobosan pelayanan seperti layanan paspor yang dilaksanakan di kantor gubernur bisa dipantenta jika gubernur memberikan tempat untuk itu. Pengawasan dengan menguatkan Tim Pora. Kita akan perkuat Tim Pora udara di dua bandara (DEO dan Rendani),” kata Anthonius Ayorbaba, Senin (28/1/2019).
Komitmen mengedepankan dua aspek tersebut, dikemukakan Anthonius Ayorbaba bertepatan dengan momentum peringatan Hari Bhakti Imigrasi (HBI) ke-69 di jajaran Kanwil Hukum dan HAM yang berlangsung di lapangan upacara Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Manokwari.
Berkesempatan menjadi inspektur upacara, Wakil Gubernur Papua Barat Mohamad Lakotani. Kegiatan ini dihadiri unsur forkompimda dan pegawai di jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Papua Barat.
Kata Anthonius Ayorbaba, Kantor Imigriasi Sorong telah membuka layanan imigrasi di Kantor Wali Kota Sorong dan Kantor Bupati Kabupaten Sorong. Langkah tersebut merupakan bagian dari terobosan dalam aspek pelayanan.
“Pemda kabupaten Raja Ampat sudah melaporkan juga untuk membuka UKK (Unit Kerja Keimigrasian, red). Fasilitas bangunannya ditanggung oleh pemda. Pengalihan petugas akan dilakukan dari kantor imigrasi Sorong,” ujarnya.
Dengan hadirnya UKK tersebut, jajaran imigrasi memastikan semua orang asing dan kapal-kapal yang menikmati wisata di Kepulauan Raja Ampat akan semakin mudah masuk dan mudah dipantau.
“Kendala saat ini adalah semua pada masalah sistem dan jaringan. Sedang kita evaluasi untuk menyusun dan mendukung itu,” ujar Antonius lagi.
Jajaran imigrasi merupakan salah satu penjaga kedaulatan negara. Diharapkan, pelayanan di bidang keimigrasian semakin maju dan penuh inovasi. Harapan itu diutarakan Wakil Guberur Papua Barat Mohamad Lakotani.
“Terima kasih kepada jajaran imigrasi yang sudah melakukan pelayanan jemput bola. Maksimalkan Tim PORA sehingga keberadaan orang asing bisa dilakukan pengawasan terhadap maksud dan tujuan mereka ada di daerah ini, untuk berapa lama dan di mana lokasi atau tempatnya,” kata Wakil Gubernur Mohamad Lakotani.
Wagub menambahkan, pengawasan yang ditingkatkan tidak bermaksud menyulitkan wisatawan asing, pekerja asing, serta investor asing. Tetapi semua aktivitas yang dilakukan oleh orang asing di wilayah Papua Barat bisa dipantau dan terdata dengan baik.
“Kita tidak ingin tidak timbul kejadian yang aneh-aneh. Kita harap tidak ada kecolongan,” pungkasnya. (RBM)
