MANOKWARI, PAPUAKITA.com—Ketua Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat (MRPB), Maxsi Nelson Ahoren menyatakan, mendukung penuh keinginan masyarakat di Kampung Waserawi, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari, untuk mengelolah potensi emas yang ada dalam bentuk Tambang Emas Rakyat.
“Kami akan perjuangkan supaya potensi emas yang ada di Dsitrik Masni itu dikelola dalam bentuk pertambangan emas rakyat. Kami harap proses pertambangan rakyat ini nantinya tidak dipersulit lagi dengan proses-proses yang segala sesuatunya harus ke Jakarta. Masyarakat di daerah Masni ini mengelola hasil mereka ini secara manual,” kata Maxsi Ahoren.
Kata Maxsi Ahoren, upaya menindaklanjuti aspirasi masyarakat Masni tersebut, MRPB telah melakukan pertemuan dengan sejumlah Kementerian dan Lembaga terkait. Bahkan, lanjut Maxsi, pertemuan sudah dilakukan sebanyak tiga kali. Meski demikian, pertemuan ke pertemuan itu tidak membuahkan hasil yang menggembirakan.
“Kami sudah tiga kali lakukan pertemuan di Jakarta. Tetapi ujung-ujungan mereka di Jakarta menyatakan, bahwa semua itu terkait dengan keinginan tambang emas rakyat dikembalikan ke daerah. Kepada gubernur,” ujarnya.
“Kepada gubernur juga, tokoh masyarakat dan dari lembaga juga sudah pernah menyampaikan hal ini kepada gubernur untuk segera menindaklanjuti masalah yang ada di Masni,” sambung Maxsi Ahoren.
Upaya mendorong kehadiran tambang emas rakyat, agaknya membutuhkan proses yang panjang. Maxsi menyatakan, lokasi atau areal yang bakal diusulkan menjadi tamban emas berada di kawasan hutan lindung. Sehingga mengharuskan adanya persetujuan serta izin mengonversi kawasan tersebut.
“Tingkatan di bawah sudah kami lakukan. Jadi, kami sudah usulkan agar hutan itu dijadikan sebagai hutan (masyarakat) adat. Menjadi hak masyarakat adat sehingga potensi yang ada di dalam hutan bisa dikelola,” beber Maxsi Ahoren.
Maxsi Ahoren menambahkan, lembaga MRPB akan bertemu kembali dengan gubernur dalam rangka memperjelas serta mempertanyakan tindak lanjut aspirasi masyarakat terkait tambang emas rakyat di Masni.
“Sudah ada surat yang dilayangkan ke gubernur beberapa waktu lalu, akan tetapi hingga kini belum ditanggapi. Kami akan kerja masalah ini sampai dengan Desember,” tutup Maxsi Ahoren. (RBM)
