KOTA SORONG, PAPUAKITA.com—PT Pertamina (Persero) mengingatkan sejumlah pemerintah daerah di wilayah Provinsi Papua Barat, untuk melakukan penghitungan matang kebutuhan BBM bersubsidi. Sehingga kuota yang dialokasikan bisa mencukupi kebutuhan sampai dengan akhir tahun.
Dikhawatirkan, pemda salah melakukan penghitungan kebutuhan konsumsi BBM bersubsidi bisa memicu gejolak di tengah-tengah masyarakat. Potensi konsumsi tinggi BBM bersubsidi ini bisa terjadi kabupaten Manokwari, Tambrauw, Maybrat, Sorong, Sorong Selatan, dan Kota Sorong.
Manager Commrel dan CSR MOR VIII PT Pertamina (Persero) Edi Mangun mengatakan, akses jalan trans Papua Barat pada ruas Manokwari-Wasior-Nabire, Manokwari-Teluk Bintuni telah terhubung. Kemudian, pada ruas Sorong-Manokwari melalui Tambrauw-Maybrat-Sorong Selatan.
“Pemerintah daerah kabupaten Manokwari dan Sorong harus betul-betul menghitung kuota BBM bersubsidi. Dengan terbukanya jalur darat itu, maka konsumsi solar dan premium akan meningkat,” ujar Edi Mangun di sela-sela workshop jurnalistik yang dilaksanakan MOR VIII, Selasa (9/3/2021).
Potensi konsumsi tinggi BBM bersubsidi tersebut, menurut Edi Mangun, akibat meningkatnya mobilisasi kendaraan dan arus transportasi lintas daerah di beberapa wilayah di Papua Barat.
“Kita kalau salah hitung maka bisa berdampak, seperti yang pernah terj adi di Jawa Timur pada Oktober 2018 kuota solar bersubsidi sudah nol. Kami sangat berharap, pemerintah daerah menghitung kuota dengan benar,” kata Edi Mangun.
Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk mengajukan penambahan kuota BBM bersubsidi ke pemerintah pusat melalui BP Migas dan Kementerian ESDM. Menurut Edi Mangun, pertamina tidak memiliki kewenangan langsung dalam hal koordinasi terkait permintaan kuota BBM.
“Kemudian kami diperintahkan oleh BPH Migas untuk menyalurkan sekian kuota BBM, kami tetap laksanakan. Ada permintaan kuota BBM, tetapi saya harus melihat data untuk memastikan berapa kenaikannya, terutama untuk Manokwari, kabupaten dan kota Sorong,” ujar Edi Mangun lagi.
Terbukanya akses transportasi darat di Papua Barat, sebut Edi Mangun, bisa memicu konsumsi luar biasa BBM bersubsidi jenis solar dan premium. (ARF)