PEGAF, PAPUAKITA.com—Dalam kesempatan reses 1 tahun 2025, Ketua DPR Papua Barat (DPRPB) Orgenes Wonggor menjelaskan soal adanya perubahan pelaksanaan kegiatan dan program yang dibiayai APBD Provinsi Papua Barat.
Perubahan yang dimaksud yang terkait dengan kegiatan pengecoran jalan lingkungan yang sudah tidak lagi bisa dibiayai melalui APBD provinsi. Kegiatan ini sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah kabupaten.
“Usulan kita itu mengalami perubahan di ujung penyusunan program dan kegiatan, ini karena ada perubahan aturan
Jadi tahun 2025, cor jalan itu dari provinsi sudah berhenti, ini kebijakan dari pusat tiap tahun berubah. Kita tetap berjuang agar bisa masuk di kabupaten,” ungkapnya di sela reses di Kampung Mainda dan Smanggei, Jumat )14/2/2025).
Owor juga mengatakan, akan memperjuangkan pengaspalan ruas jalan yang menghubungkan dua kampung tersebut. Selain itu, Kader Golkar ini, juga mendorong adanya penerangan berupa lampu jalan di Mainda maupun Smanggei.
“Jadi untuk kegiatan infrastruktur itu, kita harus mengikuti amanat Peraturan Pemerintah (PP) dan Undang Undang Otonomi khusus. Ada beberapa prirotas dalam infrastruktur,” terang Owor.
Adapun prioritas PP 107 menyangkut pelaksanaan UU Otsus di Tanah Papua, dibidang infrastruktur, yakni jalan, jembatan, transportasi, listrik, dan air bersih.
“Kita sudah usulkan masuk dalam perencanaan untuk pengecoran jalan lingkungan, tetapi dari provinsi sampaikan bahwa sudah tidak bisa di tahun ini. Harus diganti dengan program lain,” ujarnya.
Owor menambahkan, bahwa di tahun ini dirinya telah mengusul sejumlah kegiatan di kampung Mainda, Aduer dan Aweibehei.
“Nanti muncul di dokumen dulu baru bisa saya sampaikan program apa yang sudah muncul. Saya tidak mau mendahului kalau ternyata tidak sesuai, kita seperti berbohong ke masyarakat,” tutup Owor.
