MANOKWARI, PAPUAKITA.com—Wakil Ketua 1 Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB), Melbianus Raymond Mandacan mengakui, bahwa harus ada terobosan yang dilakukan. Untuk, mempercepat pelaksanaan pendataan orang asli Papua (OAP) di Wilayah Provinsi Papua Barat.
Penegasan Rayomond Mandacan ini, disampaikan di sela-sela audiens bersama Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dindukcapil) Kabupaten Manokwari Selatan, Naftali Ahoren beserta jajarannya.
Menjadi informasi, Rayomond Mandacan melakukan lawatan perdananya ke kabupaten Manokwari Selatan, Rabu (26/2/2025) lalu. Dalam lawatan tersebut, pimpinan MRPB itu mengemukakan beberapa rencana kegiatan dan program yang akan diusulkan ke pemerintah pusat.
“Harus ada terobosan terkait percepatan pendataan orang asli Papua. Pendataan OAP itu menjadi penting. Mengapa hal ini begitu penting? Bahwa data OAP sangat dibutuhkan dalam tugas dan fungsi lembaga MRPB yang terkait dengan dana Otsus,” ungkap Raymond Mandacan seperti dikutip, Kamis (27/2/2025).
Setelah resmi dilantik sebagai wakil ketua 1 MRPB, Raymond Mandacan memiliki agenda kunjungan kerja mencakup kabupaten Manokwari, Manokwari Selatan, dan kabupaten Pegunungan Arfak.
“Salah satu tugas MRPB, juga berkaitan dengan mengontrol dan mengawasi dana Otsus yang diluncurkan dari pusat. Untuk itu, Kami di MRPB sangat berharap dukungan dari pihak lain untuk bisa mem-back up kami dengan data-data akurat,” ujarnya.
Menurutnya, data yang terhimpun dan dan tersaji secara lengkap nantinya dapat menjadi referensi ketika berbicara di tingkat pusat.
“Sehingga kita itu tidak mengada-ada. Ini data kami, ini yang kami butuhkan,” tegas Raymond Mandacan.
Raymond mengakui, audiens di tingkat pusat yang sudah dilakukan beberapa kali menitikberatkan pada ketersediaan data yang terkait dengan usulan program dan kegiatan yang disampaikan.
“Selaku pimpinan MRPB, saya meminta dukungan dari kepala dinas dan sekretaris, serta jajaran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Kunjungan kerja ini akan saya lakukan juga di kabupaten Pegunungan Arfak,” tambah Raymond Mandacan.
Dalam kesempatan yang sama, Naftali Ahoren menambahkan, pihaknya telah berupaya guna memaksimalkan kegiatan pendataan OAP di wilayah Manokwari Selatan.
Upaya pendataan orang asli Papua (OAP) itu, mendapat dukungan pemerintah pusat melalui Kemendagri berupa fasilita pendataan berbasis aplikasi.
“Dindukcapil tetap berupaya, tetapi kami akui capaian kami masih perlu banyak dilengkapi. Kami selalu mendorong. Pendataan kita sampai sekarang sudah mencapai 2000 an, masih sangat jauh dari target. Ini baru sekira seperempat persen,” ujarnya.
Kendala yang dihadapi dalam pendataan OAP ini, adalah merupakan pekerjaan di luar jam dinas. Sehingga menjadi satu kondisi yang perlu disikapi dengan bijak terkait dengan dukungan operasional dan fasilitas yang memadai.
Dindukcapil, berharap MRPB membuat sebuah terobosan yang bisa mendukung percepatan program pendataan orang asli Papua.
“Kita harus berkolaborasi untuk bisa sampai pada tujuan. Biar kita punya masyarakat terdata baik sehingga pembangunan terlaksanan dengan baik dan tepat sasaran,” imbuhnya.
