MANOKWARI, PAPUAKITA.COM – Seleksi penerimaan CPNS formasi 2019 di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat dijadwalkan pada Maret mendantang. Seleksi CPNS ini akan menggunakan sistem online terbatas, sehingga hanya dapat diikuti oleh peserta dari kabupaten dan kota se Papa Barat.
Legislator DPR Papua Barat, Sanusi Rahaningmas menegaskan, dalam seleksi CPNS formasi 2019, pemerintah daerah harus mempriortaskan putra-putri asli Papua maupun warga non Papua yang lahir, besar, dan bersekolah di Papua Barat. Dengan kata lain, memprioritaskan pelamar lokal CPNS.
“Kita berikan kesempatan bagi putra-putri asli Papua dan non Papua. Kalau ada orang dari luar tiba-tiba datang di sini dan ikut tes karena ada keluarga atau saudara yang bekerja dan menjadi pejabat di Papua Barat, ini bisa menjadi bomerang. Bisa terjadi nepotisme,” kata Sanusi.
Untuk memberikan keberpihakan tersebut kepada putra-putri asli Papua maupun warga non Papua dimaksud. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta Kelurahan, diimbau selektif dalam menerbitkan dokumen kependudukan, seperti KTP elektronik maupun surat keterangan domisili.
“Sebagai wakil rakyat dan ketua fraksi kebangkitan bangsa DPR Papua Barat, kami minta Disdukcapil (dinas kependudukan dan catatan sipil) jangan melayani permintaan KTP bagi masyarakat yang baru datang dari luar yang menggunakan kartu keluarga milik orang lain atau keluarganya,” ujar Sanusi.
Kata Sanusi, perjuang bersama gubernur Papua Barat, MRPB, dan DPRPB, agar seleksi CPNS dilaksanakan menggunakan sistem offline di Papua Barat. Harus dilihat sebagai sebuah perhatian dan upaya memberikan keberpihakan bagi masyarakat Papua Barat.
“Kita semua berspakat atas perjuangan yang menguras energi ini demi kemaslahatan generasi kita, putra-putri kita yang ada di Papua Barat ini. Jangan sampai orang-orang yang bukan asli Papua dan bukan lahir besar dan sekolah di Papua Barat berbondong-bondong datang untuk menjadi pegawai di sini,” tegas Sanusi.
Pernyataan yang dilontarkan Sanusi ini berdasarkan pengalaman pada seleksi CPNS di tahun-tahun sebelumnya. Gubernur Dominggus Mandacan telah menyatakan, kuota CPNS formasi 2019 dibagi dengan prosentase 80 persen untuk putra-putri asli Papua dan 20 persen untuk non Papua.
Diakuinya, pelamar dari luar daerah yang datang mengikuti seleksi CPNS dengan ‘modal’ keluarga menjadi pejabat telah menutup kesempatan putra-putri asli Papua dan warga non Papua yang lahir, besar, dan menempuh pendidikan di Papua Barat.
”Kita berharap kepada seluruh pihak, dari kepolisian, kejaksanaan, MRPB, kita bersama-sama melihat ini. Sehingga tidak ada lagi kuda-kuda hitam dari luar yang ikut tes dan bisa lolos,” tukasnya.
Menurut Sanusi, dirinya mendapat informasi soal wajah-wajah baru dan juga banyak orang yang mendatangi instansi tertentu dalam rangka mengurus persyaratan untuk ikut CPNS. “Yang nota bene mereka ini berasal dari luar. Ini jadi perhatian kita semua,” tambah dia.
Sanusi menambahkan, menjadi hak setiap warga negara mencari dan memperoleh pekerjaan di seluruh wilayah Indonesia. Akan tetapi dalam seleksi CPNS formasi 2019 harus memberikan kesempatan dan mempriortaskan putra-putri asli Papua dan warga non Papua yang telah ada sekian puluh tahun dan memberikan kontribusi bagi daerah ini.
“Seleksi CPNS tahun 2019 ini berlangsung di seluruh Indonesia. Jangan berpikir karena di sini tes offline sehingga merasa ada kesempatan kerabat dan lainnya yang bisa meloloskan. Ini perlu dicegat sejak sekarang ini,” pungkasnya. (RBM)
